Share

Solusi Layanan Publik, Wapres Dorong Entrepreneurship Bureaucracy

Feby Novalius, Okezone · Rabu 07 November 2018 13:56 WIB
https: img.okezone.com content 2018 11 07 320 1974493 solusi-layanan-publik-wapres-dorong-entrepreneurship-bureaucracy-grTsEiFLcL.jpg Foto: Wakil Presiden Jusuf Kalla (PANRB)

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, saat ini muncul entrepreneurship bureaucracy yang bisa menghasilkan layanan publik cepat. Hal itu merupakan jawaban atas persoalan rumitnya birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan dunia usaha.

Dengan entrepreneurship bureaucracy, pelayanan publik menjadi mudah dan cepat dan tentunya lebih baik. "Itulah pentingnya inovasi. Salah satu contohnya, sekarang muncul Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik. Upaya-upaya perbaikan pelayanan tersebut dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien," ujar Wapres dalam pembukaan The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Baca Juga: Pesan Menpan-RB kepada Generasi Milenial: Kalian Harus Tahu Posisi Birokrasi di Indonesia

Birokrasi yang sulit dan lambat harus direformasi. Birokrasi selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Hal itu berbeda dengan pengusaha yang justru sebaliknya.

Wapres mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengefisienkan birokrasi pemerintah. Kebijakan dimaksud antara lain pernah melakukan moratorium penerimaan PNS yang berakibat pada negatif growth. Banyaknya eselonisasi dalam birokrasi sering menperumit dan memperlambat birokrasi.

“Dengan inovasi layanan online akan mempercepat pelayanan birokrasi. Sedangkan moratorium pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih," tegas Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla Bicara Asuransi Bencana di Nusa Dua Bali

Wapres juga mengungkapkan, banyaknya kasus korupsi karena ada perbedaan sikap birokrasi dengan pengusaha dalam hal kecepatan layanan. "Hal tersebut membuka peluang terjadinya negosiasi, yang pada gilirannya menimbulkan korupsi," imbuh Wapres.

Dalam laporannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menungkapkan bahwa di era demokrasi, pemerintahan di seluruh dunia sudah menjadi semakin transparan. Masyarakat menuntut kualitas pelayanan oleh negara, masyarakat juga semakin peduli dan melihat bagaimana berjalannya pemerintahan.

“Hasrat terdalam di benak rakyat sesungguhnya adalah pemerintah bekerja dari rakyat - oleh rakyat - untuk rakyat, hadir dan melayani mereka,” ujarnya.

Baca Juga: Apa Kabar Reformasi Birokrasi yang Buat Kantong Negara Hemat Rp41,15 Triliun?

Dikatakan, capaian indeks reformasi birokrasi meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Untuk kementerian/lembaga naik dari 65,78 menjadi 71,9, pemerintah provinsi dari 41,61 menjadi 60,47, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dari 42,96 menjadi 64,61. Hal itu turut mendongkrak berbagai indeks global tentang daya saing, efektivitas dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Selain itu, dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, serta unit wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani juga mendorong pembangunan integritas dan efisiensi pemerintahan (sebanyak Rp41,15 triliun dihemat tahun 2017.

Wapres Jusuf Kalla Saksikan Penandatanganan Kerjasama Sponsor Asian Games 2018 dengan INASGOC

Kementerian PANRB juga telah melakukan penataan 23 lembaga nonstruktural sepanjang 2014 sampai dengan 2017, serta lembaga strategis lainnya makin mendorong peningkatan kinerja organisasi, sehingga kini tidak lagi tumpang tindih. Di bidang SDM aparatur, dilakukan melalui rekrutmen PNS dan re-orientasi kinerja pelayanan publik yang berkualitas.

Sejak tahun 2015, inovasi pelayanan publik semakin bertumbuh melalui iklim kompetisi yang sehat, didorong oleh kebijakan program one agency - one innovation. Saat ini sudah terbentuk sembilan mal pelayanan publik dengan konsep pelayanan terpadu. Pada tahun 2018 muncul lebih dari 2.824 inovasi, menunjukkan komitmen dan respon kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk menghadirkan program nyata bagi Gerakan Indonesia Melayani (GIM).

“Bahkan, dunia internasional mengapresiasi best practice pelayanan publik di Indonesia, yang puncaknya diraih pada tahun 2018, menjadi juara 1 UNPSA - melalui inovasi sistem edat untuk pengendalian malaria dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat,” ujar Syafruddin.

(Feb)

Follow Berita Okezone di Google News

(rhs)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini