nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ujian CPNS Gunakan Sistem Passing Grade, Muncul Petisi Menggugat

Widi Agustian, Jurnalis · Jum'at 09 November 2018 15:00 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 09 320 1975562 ujian-cpns-gunakan-sistem-passing-grade-muncul-petisi-menggugat-amfbPAtF0g.jpg Ilustrasi Seleksi CPNS (Foto: Okezone)

JAKARTA - Passing grade (PG) dalam tes kemampuan dasar (TKD) CPNS 2018 menunai kritik. Kali ini, muncul petisi untuk meninjau dan merevisi sistem passing grade tersebut.

Melansir laman change.org, Mizan Banjarnegara memulai petisi dan ditujukan kepada Kementerian PAN RB, BKN, Ombudsman dan ketua serta wakil ketua DPR.

Pantauan Okezone, petisi online ini telah ditandatangani hampir 17.000 orang pada pukul 13.30 WIB.

Dia memaparkan, seiring dengan seleksi CPNS 2018 yang menetapkan passing grade pada TKD terlalu tinggi dan dengan sistem kurang efektif, dinilai oleh banyak kalangan harus segera diperbaiki atau segera ada kebijakan menyusul selagi proses seleksi ini masih berjalan dan belum ada ketetapan tahap selanjutnya, yaitu SKB.

Baca Juga: Listrik Padam Warnai Ujian CPNS, Jadi Molor 30 Menit

Penetapan sistem tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018, setiap peserta harus mendapatkan nilai minimal 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 80 Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

"Dengan ketentuan tersebut, maka jika salah satu unsur tidak memenuhi passing grade maka otomatis tidak lolos. Apakah itu yang terbaik?" ungkap dia. 

Passing grade yang dipatok Badan Kepegawaian Nasional (BKN), menurut dia, terhitung rancu. Bahkan bisa jadi peserta yang memiliki akumulasi nilai lebih tinggi tidak lolos, sedangkan peserta dengan nilai lebih rendah diterima.

"Tapi oke lah tidak mengapa, mungkin tujuanya agar menghasilkan CPNS yang kecerdasan seimbang antara satu bidang dan bidang lainya," tutur Mizar.

Baca Juga: Tingkat Kelulusan Tes SKD CPNS 2018 Cuma 2%

Tapi yang jadi masalah adalah tingkat nilai ambang batas yang terlalu tinggi, dan komposisi antara TWK, TIU dan TKP yang dinilai tidak ideal, terutama di TKP banyak yg berguguran. PG TKP naik sebesar 17 poin dari 2014.

"Soal TKP apakah sudah melalui uji validitas reliabilitas? Tanya pakar statistik," jelas dia.

Hal tersebut, lanjut dia, terbukti di beberapa daerah yang telah menyelesaikan tes TKD yang jumlah kelulusanya jauh dari kuota yang dibutuhkan.

Dia pun menyebut beberapa contoh yang telah melalukan tes TKD:

1. Kabupaten Banyumas kuota formasi 729, yang lulus TKD 211 . (peserta gagal 4.761)

2. Kabupaten Lampung Utara, kuota 332 yang lolos TKD 78

3. Kabupaten Sragen Kuota formasi 505 lowongan, lolos TKD 121 orang (Peserta ikut tes: 2.839)

4. Kabupaten Meranti Formasi kuota 250, yang lolos TKD 38.

5. Kabupaten Bogor. Kuota Formasi tersedia 642, lolos TKD 284 (Peserta seleksi 7.528)

(Feb)

6. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara (Sultra) kuota formasi 337, lulus TKD 20 (peserta gagal 1.916)

7. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) Fromasi dibutuhkan 150 peserta yang lulus 22 (peserta gagal 1.661 )

8. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti formasi dibutuhkan 225 yang lulus 38 (peserta gagal 2.704)

10. Kabupaten Luwu kuota Formasi 250, yang lulus TKD 35, (jumlah peserta ikut seleksi 3.025)

Baca Juga: Tinggalkan Anak Sakit Demi Ikut Ujian CPNS: Maaf Dek, Mami Ujian Dulu

11. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI , kuota 131 formasi, yang lulus TKD hanya 12 persen sampai 14%

12. Kabupaten Buton Selatan, Kuota 428 formasi, yg lolos TKD 42. (Peserta seleksi 4.416)

13. Kota Palopo, kuota 126, lolos TKD 25 , ( peserta seleksi 1.302)

14.Provinsi NTT, kuota 587, lolos TKD 89, (Peserta ikut seleksi 7.005 )

15. Kabupaten Karangasem Bali seratus persen tidak lolos (Kuota Formasi 202, peserta tes seleksi 2.814) ref. TKD

Menurut dia, mengacu pada kasus-kasus tersebut, maka untuk mendapatkan seleksi yang lebih proporsional jelas sulit dilakukan, padahal bobot TKD hanya 40 persen, sementara Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bobotnya 60 persen. Namun dengan ketentuan batas TKD tersebut saja banyak kuota yang tak terpenuhi maka bagaimana akan melakukan SKB yang harapanya 3 kali jumlah kuota.

Padahal, kata dia, SKB jauh lebih penting untuk megukur kemampuan atas profesi yang akan dijalankan sbg PNS kelak, karena bisa jadi TKD tidak tinggi tapi kompetensi Bidangya bagus.

"Oleh karenanya diharapkan ada perubahan sistem, diantaranya manakala TKD tidak terpenuhi 3 kali jumlah formasi (1:3) maka bisa menggunakan sistem rangking 1-3. hal ini dinilai lebih adil dan tidak membuang-buang anggaran yang konon mencapai Rp370 milliar, lagian kalau akan menyeleksi TKD lagi, pelamarnya juga itu-itu juga. Kecuali buka formasi untuk WNA yang mungkin lebih pinter," jelas dia.

Baca Juga: Ribuan Tenaga Kerja Kontrak Kota Bekasi Belum Digaji

Adapun untuk yang telah lolos passing grade TKD, bisa diposisikan dengan poin plus (tambahan poin) dalam perangkingan dengan tambahan skor tersendiri, misalkan yang tembus PG dapat tabungan poin 10, dibanding yang nilai lebih tinggi tapi tidak lolos PG, dan itu cukup adil. Namun hasil akhir tetap mengacu pada akumulasi gabungan TKD dan SKB dimana poin TKD adalah 40% dan SKB 60%.

"Dengan demikian kebutuhan formasi CPNS bisa terpenuhi secara efektif efisien, dan pemerintah tidak perlu mengulang setahun lagi untuk mnggelontorkan dana seleksi CPNS pada formasi dan kuota yg sama dengan anggaran berbeda, terlebih kebutuhan formasi tersebut rata-rata mendesak. Salam Sehat Nasional," tutup dia.

(Feb)

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini