nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

REI: 600 Ribu Rumah untuk PNS Bisa Terbangun dalam 2 Tahun

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 14 November 2018 21:04 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 14 470 1977945 rei-600-ribu-rumah-untuk-pns-bisa-terbangun-dalam-2-tahun-p6wsnEGfxf.jpeg Foto Rumah: Ilustrasi Shutterstock

JAKARTA - Real Estate Indonesia (REI) menyebut pemerintah perlu memberikan beberapa relaksasi agar pembangunan rumah khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri bisa terwujud. Meskipun bisa terlaksana nantinya, namun tanpa relaksasi realisasi program perumahan khusus ASN, TNI dan Polri akan berjalan lambat.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, jika relaksasi itu bisa diberikan maka bukan tidak mungkin 500-600 ribu rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khusus ASN, TNI dan Polri bisa dibangun dalam waktu dua tahun saja. Sementara khusus rumah non MBR, diperkirakan akan bisa selesai dalam waktu tiga tahun.

Baca Juga: Bangun Rumah Khusus PNS, TNI dan Polri, Ini Relaksasi yang Harus Dilakukan

"Kalau hanya REI bisa sampai 500 sampai 600 kalau dilakukan serentak khususkan itu dua tahun sudah selesai. Kalau bergerak di rumah lain tiga tahun bisa diselesaikan," ujarnya dalam acara Konferensi Pers di Kantor Pusat DPP REI, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Menurut Eman, ucapan tersebut bukannya isapan jempol belaka. Sebab, pada tahun ini saja REI ikut serta membangun perumahan subsidi di mana setiap tahunnya 200 ribu rumah bisa terbangun.

rumah

"Kalau liat kemampuan REI membangun rumah rata rata rumah subsidi itu 200 ribu. Terakhir kan kita membangun 200 ribu setiap tahun untuk rumah subsidi. Dan 200 ribu untuk non subsidi," jelasnya.

Itu pun lanjut Eman, dilakukan dengan regulasi yang seperti saat ini. Dirinya memperkirakan jika regulasi bisa lebih dipermudah maka bukan tidak mungkin pihaknya bisa membangun rumah lebih dari angka tersebut.

"Itu berjalan dengan kondisi aturan normal dan perizinan itu sulit. Kemudian ada aturan aturan yang harus diikuti secara normal. Kalau itu banyak dipangkas saya rasa kita bisa mempercepat itu," kata Eman.

Baca Juga: Bangun Rumah Bagi PNS hingga TNI, Menko Puan: Tahun Politik Pasti Disebut Pencitran

Salah satu contohnya adalah dengan kebijakan penyediaan lahan lewat adanya land bank (bank tanah). Dengan adanya land bank, para pengembang tidak perlu lagi mencari tanah yang murah karena sudah tersedia di pemerintah.

Selain itu masalah perizinan yang menurutnya sering mengganjal para pengembang. Khususnya di daerah-daerah yang mana pemangkasan kebijakan di pemerintah pusat tidak diikuti oleh pemerintah daerah.

"Apalagi kalau ada kemudahan mengenai tanah kerjasamanya seperti apa karena itu sudah ada beberapa skema yang salah satunya sudah berlaku. Pemerintah sudah memberikan gambaran menggunakan tanah tanah yang berharga dengan aturan yang berlaku saat ini," jelasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini