"Baru-baru ini di Papua juga ada kan (kasus kotupsi), jadi pasti ketahuan," katanya.

Di sisi lain, soal permasalahan administrasi, pemerintah akan memberikan bantuan yakni dengan pendampingan. Menurutnya, kapasitas sumber daya manusia di desa yang rendah jadi penyebab terjadinya masalah administrasi.
"Sebanyak 60% Kepala Desa itu lulusan SD dan tidak punya pengalaman mengelola dana desa. Katakanlah anggaran Rp10 juta tapi realisasinya bengkak jadi Rp20 juta. Ini kan jadi temuan aparat hukum dan hambat pengucuran dana desa berikutnya," jelas dia.