nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Utang BPJS Kesehatan Menumpuk, Industri Farmasi Terancam Tidak Bisa Bikin Obat

Mulyani, Jurnalis · Senin 26 November 2018 10:34 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 26 320 1982792 utang-bpjs-kesehatan-menumpuk-industri-farmasi-terancam-tidak-bisa-bikin-obat-EX2MI0ppIh.jpg BPJS Kesehatan. Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki setumpuk tunggakan yang harus dibayarkan kepada rumah sakit. Tunggakan tersebut menyulitkan pengusaha farmasi dan bisa mengancam industry tidak bisa memproduksi obat yang dibutuhkan fasilitas kesehatan jika utang tidak dibayarkan.

Hingga 31 Oktober 2018, defisit BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun semakin membengkak. Dari 'hanya' defisit Rp3,3 triliun pada 2014, kemudian Rp5,7 triliun di tahun berikutnya. Kini data terbaru 2018 mencatat angka Rp16,5 triliun.

Baca Juga: Defisit Sentuh Rp16,5 Triliun, BPJS Kesehatan Wajib Melunasi Utang Jatuh Tempo Rp7,2 Triliun

Utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit, membuat beberapa rumah sakit tidak bisa membayar sejumlah tunggakannya, antara lain dokter, layanan kesehatan, peralatan, termasuk obat.

Hal ini dikeluhkan oleh Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi), karena rumah sakit tidak bisa membayar tunggakannya kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF). Dampaknya, pengusaha farmasi tidak bisa memproduksi obat yang dibutuhkan fasilitas kesehatan.

BPJS Kesehatan Targetkan Kepesertaan Layanan JKN-KIS Awal 2019 Naik 95% 

“Sudah meeting bersama Kementerian Kesehatan, sudah melakukan seminar juga. Namun masih menunggu perkembangannya sampai sekarang,” kata Ketua Penelitian dan Pengembangan Perdagangan dan Industri Bahan Baku GP Farmasi Vincent Harijanto kepada Okezone, Senin (26/11/2018).

Menurut Vincent, langkah yang bisa dilakukan hanya menunggu pembayaran pihak BPJS kepada rumah sakit yang kemudian harus dibayarkan untuk obat.

Baca Juga: Jokowi Bakal Tagih Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Tunggakan yang sudah berlangsung lama ini membuat defisit BPJS Kesehatan semakin meningkat, karena BPJS Kesehatan harus menanggung penalti atau denda sebesar 1 persen dari tunggakan yang ada pada setiap item yang diberikan.

Pemerintah juga sebelumnya telah sepakat menutupi sebagian defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun untuk dibayarkan kepada rumah sakit. Kemudian rumah sakit yang menentukan besar pembayaran per jenis tunggakan. Vincent berharap rumah sakit yang telah menerima dana bisa segera melunasi pembayaran kepada pengusaha farmasi.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini