nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Revisi Proyek Kelistrikan Selesai Akhir Tahun

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 28 November 2018 08:46 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 28 320 1983825 revisi-proyek-kelistrikan-selesai-akhir-tahun-qTwiMlkIQr.jpg Ilustrasi (Foto: Koran Sindo)

JAKARTA – PT PLN (Persero) menargetkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018–2027 selesai akhir tahun ini. Hal itu merupakan revisi dari RUPTL 2017–2026 guna memberikan kepastian kepada kontraktor terkait target proyek listrik 35.000 megawatt (MW).

”Revisi ini bertujuan mengakomodasi penyelesaian target proyek 35.000 MW yang semula dijadwalkan selesai 2019, tapi disesuaikan kemungkinan menjadi 2021. Revisi ini penting sebagai kepastian para mitra kontraktor,” ujar Kepala Divisi Konstruksi PLN Robert Aprianto Purba di sela acara Rakernas Himpunan Kontraktor Ketenagalistrikan dan Mekanikal Indonesia (HIKKMI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Baca Juga: Tarif Listrik Tak Naik Tahun Depan, Ini Kata Bos PLN

Menurut dia, revisi RUPTL terkait penyesuaian target proyek 35.000 MW menjadi 19.000 MW pada 2019 ditargetkan selesai akhir tahun ini. Pihaknya memastikan penyesuaian target itu tidak mengganggu target rasio elektrifikasi nasional. ”Tidak mengganggu pencapaian rasio elektrifikasi 100% pada 2019. Ini hanya menyesuaikan permintaan dan penawaran,” kata dia.

Dia menambahkan, penyesuaian target proyek pembangkit 35.000 MW juga berpengaruh terhadap target pembangunan transmisi. Rencananya target pembangunan transmisi program 35.000 MW tercapai 46.000 kilometer sirkit (kms) pada 2019. Namun, dengan revisi target tersebut dijadwalkan pembangunan transmisi selesai 2021. ”Tercapai pada 2019 seluruhnya tentu tidak. Kami sebagian akan selesaikan pada 2020 bahkan ada yang sampai nyeberang hingga 2021,” kata dia.

listrik

Robert mengatakan, untuk mencapai target proyek 35.000 MW memang tidak mudah. Pasalnya, masih banyak hambatan yang dilalui PLN maupun mitra kontraktor. Adapun hambatan tersebut masih banyak terkait perizinan antar-kementerian/ lembaga dan pembebasan lahan untuk dilalui jalur transmisi. ”Tapi hambatan ini memang harus kita selesaikan. Pemerintah juga mendukung salah satunya dengan membentuk komite percepatan pembangunan infrastruktur sehingga kita terbantu menyelesaikan terkait perizinan maupun pembebasan lahan,” ujar dia.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Himpunan Kontraktor Ketenagalistrikan dan Mekanikal Indonesia (HIKKMI) Tjahjadi Aquasa mengungkapkan, pengesahan RUPTL diperlukan oleh para kontraktor sebagai kepastian membangun proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan.

Baca Juga: Rupiah Menguat Beban PLN Berkurang

Menurut dia, HIKKMI pun siap membantu PLN menyukseskan program pemerintah dalam hal ini pembangunan transmisi sepanjang 46.000kms. ”Untuk mewujudkan tercapainya proyek transmisi, perlu kolaborasi dengan PLN dan selalu menjaga hubungan, baik antara PLN dengan para kontraktor tersebut, serta saling membangun berkomunikasi,” katanya.

Dia mengakui perizinan dan pembebasan lahan masih menjadi kendala sampai saat ini. Namun, untuk pembebasan lahan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena PLN telah menggunakan jasa konsultan.”Dengan demikian, proses pembebasan lahan jauh lebih baik dan jauh lebih cepat. Perizinan dan pembebasan lahan ini merupakan satu sistem yang harus berjalan bersama,” ujarnya.

Dia mengatakan, jika proyek- proyek transmisi terhalang pembebasan lahan dan perizinan secara berlarut-larut, akan mengganggu investasi. Pasalnya, kontraktor tidak bisa melanjutkan investasi karena proyeknya tidak jalan. ”Misalnya transmisi dan gardu induk tidak bisa selesai karena masalah izin dan pembebasan lahan, maka kita tidak bisa investasi. Sebab itu, perlu koordinasi antara PLN dengan penyedia jasa kontraktor,” kata dia.

Baca Juga: PLN Raih Pinjaman Rp4,5 Triliun untuk Bangun Gardu Induk

Dia memastikan dengan terurainya hambatan tersebut, HIKKMI optimistis target proyek 35.000 MW bisa tercapai tepat waktu. Namun, jika kendala utama itu masih belum bisa diselesaikan, pihaknya meyakini target yang ditetapkan pemerintah tidak bakal tercapai. ”Kalau menurut kami, banyaknya kendala ini terancam target tidak tercapai, kecuali adanya evaluasi, baik dari PLN dan pemerintah,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui, proyek 35.000 MW akan ditunda sekitar 15.200 MW. Proyek ditunda adalah yang belum mendapatkan kepastian pendanaan (financial close). Karena itu, proyek yang seharusnya bisa selesai 2019, ada yang mundur hingga 2021 bahkan 2026.

(Nanang Wijayanto)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini