SOLO - Presiden Joko Widodo merespons keluhan para pengusaha terkait paket kebijakan ekonomi ke XVI yang salah satunya terkait relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Bahkan Jokowi janjikan akan meninjau ulang terkait relaksasi DNI.
Paket kebijakan ekonomi ke XVI yang mencakup perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis sumber daya alam (DHE), dan relaksasi Daftar Negatif investasi (DNI).
Baca Juga: Fakta-Fakta Paket Kebijakan XVI, Pemerintah Keluarkan 54 Bidang Usaha dari DNI
Selain meninjau ulang masalah relaksasi DNI, Jokowi juga sampaikan dirinya berkomitmen menjamin dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Dirinya mencontohkan sebelumnya dirinya adalah pelaku UMKM demikian juga dengan dua putranya juga pelaku UMKM.
"Jangan ragukan komitmen saya pada UMKM. Saya juga alumni UMKM, anak anak saya juga UMKM. Terkait DNI saya kaji lagi, belum sampai ke meja saya. Kalau perlu saya coret untuk melindungi UMKM," tegas Jokowi dalam penutupan Rapimnas Kadin di Hotel Alila Solo, Rabu (28/11/2018)
Jokowi juga sebut pentingnya UMKM bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Pasalnya UMKM menyumbang PDB hingga 60%. Jumlah UKM yang besar mampu menyerap jutaan tenaga kerja.
Jokowi menambahkan perkembangan UMKM perlu didukung untuk bisa melakukan ekspor. Sehingga diperlukan kualitas pembangunan SDM besar dan dimulai tahun depan.
Sementara itu Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roeslani sangat mengapresiasi langkah yang diambil untuk meninjau ulang kebijakan relaksasi DNI yang banyak dikeluhkan oleh para pengusaha.
Baca Juga: "Buah Manis" Paket Kebijakan Ekonomi XVI Kapan Bisa Dipetik?
"Kami menyambut hal itu. Tadi disampaikan langsung pak Presiden akan mengkaji ulang komplain yang disampaikan Kadin atas kebijakan DNI. Kami siap mendukung paket kebijakan ekonomi ke XVI, hanya soal DNI yang kami mohon ditinjau ulang dan direspons positif oleh beliau," ucapnya.
Sejumlah pejabat hadir dalam penutupan Rapimnas Kadin 2018 seperti Menteri Perindustrin Erlangga Hartarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili Sekjen Bambang Hendroyono. Ketua DPRRI Bambang Susatyo, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin. Termasuk para tokoh dan politikus Akbar Tanjung.
Follow Berita Okezone di Google News
(kmj)
