Kementan Terima Penghargaan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dari KPK
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) meraih penghargaan sebagai salah satu Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai rangkaian dari Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta.
Komitmen Kementan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus di dorong di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan sejumlah program terobosan. Penghargaan dengan kategori yang sama yang sama telah diterima Kementan pada tahun 2017 lalu.
Baca Juga: Kementan: 5 Tahun Terakhir Produksi Pajale Meningkat
Inspektur Jenderal Kementan Justan Riduan Siahaan 0menegaskan bahwa, pemerintahan yang bersih merupakan amanat Nawacita yakni Mewujudkan Pemerintahan Bersih, Efektif dan Demokratis yang harus dijalankan dengan dengan sepenuh hati.
"Prinsipnya adalah penegakan integritas. Hal itu benar-benar dilakukan Menteri Pertanian, dan kemudian diterapkan ke masing-masing individu. Selain itu kita juga membangun sistem pengendalian interen di setiap unit," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (5/11/2018).
Justan juga melihat komitmen Kementan terutama untuk visi memastikan lumbung pangan dunia dan semua program diarahkan untuk mendukung visi tersebut, maka penyimpangan tidak bisa ditorelir. Standar kerja yang dibuat tinggi oleh pimpinan, menurut Justan, juga membantu fokus pada capaian sehingga tidak sempat melakukan penyimpangan.
"Menteri Pertanian menegaskan tidak ada toleransi untuk penyimpangan. Kita tegas menerapkan aturan baik untuk penyelenggara negara maupun pengusaha yang bermain-main dengan anggaran dan kinerja," tegas Justan.
Baca Juga: Pasokan Sayur Mayur Aman, Harga-Harga di Pasar Stabil
Menteri Amran sering menegaskan sebanyak 1.295 pegawai sejak 2014 menjalani mutasi dan demosi, bahkan dipecat karena terbukti melanggar hukum. Amran juga tak segan memblacklist sejumlah perusahaan di bidang pertanian yang terindikasi bertindak merugikan negara. Dalam memberantas mafian, Amran juga menyatakan ada sekitar 700 orang yang tengah menjalani proses hukum, dan yang ditetapkan tersangka kurang lebih 400-an orang.
Justan menerangkan pada prinsipnya, Kementan membuka pintu untuk KPK membantu pemberantasan korupsi di lingkungannya. "Bahkan Menteri Amran, secara praktek sejak awal kepemimpinannya, menyediakan ruangan khusus untuk anggota KPK agar bisa menjalankan tugas mencegah gratifikasi," ujar Justan.
(Feby Novalius)
