nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK: Cobaan Pegawai Pajak Tinggi, Sistem Harus Ketat

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 06 Desember 2018 13:42 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 06 20 1987600 kpk-cobaan-pegawai-pajak-tinggi-sistem-harus-ketat-cZpkRLPm6D.jpeg Wakil Ketua KPK Laode (Foto: Yohana/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menilai potensi tindakan pidana korupsi sangat rentan terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Hal ini mengingat Ditjen Pajak memiliki wewenang mengumpulkan penerimaan negara melalui pajak.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif bahkan menyatakan, tingginya godaan bagi pegawai KPK tak lebih besar ketimbang pegawai Ditjen Pajak. Pasalnya, KPK hanya bertugas menindak kejahatan korupsi sedangkan Ditjen Pajak memang berhubungan langsung dengan keuangan.

Baca Juga: BPRD Tertibkan Penunggak Pajak

"Saya pikir cobaan yang ada di pegawai pajak itu lebih besar ketimbang pegawai KPK karena anda mengumpulkan uang," kata dia dalam memberikan pidato Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Laode mengatakan, beberapa kasus tindakan korupsi di tingkat kementerian dan lembaga (K/L) juga dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak. Dia menyebut sepanjang 2004 hingga 31 Juli 2018, K/L memiliki kasus korupsi tertinggi yakni sebanyak 287 kasus dari 6 institusi lainnya.

Hari Ini Batas Pelaporan SPT Wajib Pajak 2017 

Menurutnya, nilai-nilai integritas di Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak tentu gencar digaungkan, meski demikian kejahatan tetap saja terjadi. Oleh sebab itu, integritas institusi tidak hanya sebatas pada pemahaman atau slogan-slogan saja, tetapi pembenahan sistem.

"Jadi maksudnya sistem harus diperbaiki jadi betul-betul ketat," katanya.

Dia menjelaskan, berbagai permasalahan yang jadi penyebab tindakan korupsi yakni lemahnya manajemen restitusi pajak dan penegakan hukum pajak, diskresi otoritas pajak yang luas, juga kapabilitas sumber daya manusia, etika, dan integritas petugas pajak.

Baca Juga: Pajak Parkir dan BBNKB Diusulkan Naik Tahun Depan

Selain itu, sistem administrasi yang masih belum optimal, belum tersinkronisasinya data dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor-sektor tertentu misalnya sektor sumber daya alam (SDA).

"Jadi karena pernah ada (pegawai pajak) yang tertangkap (KPK), maka harus diperbaiki supaya di masa yang akan datang tidak terjadi lagi," tandasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini