Menkeu Sebut Banyak Makelar Anggaran di Daerah
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan bahwa ada beberapa karyawan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki peran ganda yang negatif dalam pekerjaannya. Salah satunya, menjadi makelar yang akhirnya membuat anggaran di daerah rawan di korupsi.
Baca Juga: Lewat Dana Desa, Presiden Jokowi Berhasil Perbaiki Infrastruktur di Pedesaan
Korupsi anggaran di daerah ini kemudian menghambat pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, Sri Mulyani menginginkan agar pemerintah daerah berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yang teratur dan baik dalam mengelola keuangan di APBD.
"Karena banyak yang menyerahkan (pengelolaan) ke makelar, daerah pun enggak tahu kalau makelar itu justru banyak yang dikorupsikan," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/12/2018).
Pengelolaan keuangan daerah, tegas dia, perlu berpedoman pada prinsip-prinsip good governance dan value for money. Dengan begitu, barulah dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan prorakyat.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Ada Desa Wisata yang Pemasukannya Rp14 Miliar per Tahun
