Kemiskinan Ditargetkan Turun Jadi 9% pada 2019
JAKARTA – Pemerintah optimistis angka kemiskinan bakal semakin menurun hingga 9% pada 2019. Salah satu syaratnya adalah program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan dengan komitmen dan disiplin tinggi. Apalagi, pada 2019, pemerintah menaikan anggaran PKH menjadi Rp32,65 triliun atau naik hampir 100% jika dibandingkan 2018.
“Saya yakin, pada akhir Desember 2019, angka kemiskinan bisa 9,5% atau bahkan mencapai 9%. Namun syaratnya, menjalankan program sosial, salah satunya, PKH, dengan komitmen dan disiplin tinggi,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita seusai menghadiri Jambore PKH di Wanawisata, Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah.
Mensos menuturkan, pemerintah sangat peduli dengan terus menggelar program memerangi kemiskinan. Terbukti, program PKH dan bantuan pangan nontunai (BPNT) mampu memberikan kontribusi besar dalam menurunkan angka kemiskinan.
Baca Juga: Data Kemiskinan Jadi Pembahasan Politik, Ini Kata Kepala BPS
“Berdasarkan data pada Maret lalu, angka kemiskinan menjadi satu digit, yakni 9,82%, dan itu merupakan pertama kali dan terendah dalam sejarah. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan sasaran jumlah keluarga penerima manfaat (KPM),” jelasnya.
Mensos menambahkan, pada 2015, KPM tercatat baru mencapai 3,5 juta KPM, kemudian ditingkatkan menjadi 6 juta KPM, dan naik lagi menjadi 10 juta KPM. Alokasi anggaran juga terus ditingkatkan. Untuk 2018, alokasi anggaran PKH mencapai Rp19,3 triliun, sementara pada 2019 alokasinya meningkat menjadi Rp32,65 triliun atau naik hampir dua kali lipat.
“Ini menunjukkan komitmen kuat dari Presiden Joko Widodo yang terus memperluas jangkauan PKH dari 3.5 juta menjadi 10 juta KPM dalam empat tahun terakhir. Kami juga berharap para penerima PKH dapat menggunakan bantuan, selain memenuhi kebutuhan pangan, perbaikan gizi, dan kebutuhan sekolah anak-anaknya, juga bisa digunakan untuk tambahan modal usaha,” ujarnya.
Salah seorang keluarga penerima PKH, Suriyah, mengatakan saat ini sudah lepas dari penerima PKH. “Dulu saya penjual susu kedelai di daerah Cilongok, kemudian saya mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Sebagai penerima, saya gunakan uang itu untuk kebutuhan sekolah dan sebagian untuk modal usaha penjualan bandeng presto. Alhamdulillah saya berhasil. Saya mendapatkan keuntungan Rp100 ribu setiap hari, karena per hari omzetnya sekitar Rp1 juta,” ungkapnya.
Baca Juga: Tambahan Bantuan Sosial Turunkan Angka Kemiskinan
Dalam kesempatan ini, Mensos merasa senang dengan diadakannya jambore pelaksana PKH se-Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Sebab, dengan adanya kegiatan tersebut terjalin keakraban antar SDMPKH di dua kabupaten. “Kegiatan ini sangat positif, menunjukan bagaimana SDM PKH ini bekerja secara profesional,” kata Mensos didampingi Dirjen Linjamsos Harry Hikmat dan Duta PKH Rizky Maylina.
Anggota Komisi VIII DPR RI Dito Ganinduto juga menyebut SDM PKH sebagai pahlawan sosial karena sebagai ujung tombak pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
“SDM PKH ini merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan warga tidak mampu. Mereka mengajak dan mengajarkan KPM PKH untuk ke luar dari jurang kemiskinan,” jelas Dito.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
