nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mulai 2019, Jemaah Haji Bakal Mendapatkan Imbal Hasil Pengelolaan Dana Haji

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Jum'at 14 Desember 2018 15:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 14 320 1991310 mulai-2019-jemaah-haji-bakal-mendapatkan-imbal-hasil-pengelolaan-dana-haji-xAmV56pId7.jpg Ilustrasi: Shutterstock

SURABAYA - Para calon jemaah haji akan mendapat bagi hasil dari investasi dana haji yang disetorkannya mulai tahun 2019. Hal ini seiring mulai diberlakukannya rekening maya atau virtual account bagi jemaah haji tunggu pada tahun depan.

Anggota Badan Pelaksana (BPKH) Bidang Operasional Iskandar Zulkarnain menyatakan, melalui virtual account tercatat saldo setoran awal jamaah ditambah nilai manfaat atau imbal hasil yang diperoleh dari investasi yang dilakukan BPKH setiap bulan. Saat ini, saldo setoran awal jamaah ditentukan Rp25 juta.

Baca Juga: BPKH Akan Investasi Langsung Dana Kelolaan Haji ke Arab Saudi

"Rekening maya ini berkerjasama dengan Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)," kata dia dalam konferensi pers di Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) 2018, Grand City, Surabaya (14/12/2018).

Dia menjelaskan, nantinya imbal hasil akan diberikan kepada jemaah haji tunggu secara periodik selama enam bulan sekali. Rencananya awal tahun 2019 nilai manfaat mulai dibagikan ke Jemaah haji tunggu.

"Besaran nilainya sendiri menunggu realisasi di akhir bulan Desember 2018," imbuhnya.

Baca Juga: BPKH Akan Temui Pengusaha Arab, Bahas Tanah Wakaf Dekat Masjidil Haram

Saat ini sudah terdapat sebanyak 3,9 juta jamaah haji tunggu, di mana jamaah ini akan dilakukan konversi untuk mendapatkan virtual account. Sementara untuk jamaah yang baru mendaftar akan langsung otomatis mendapatkan rekening tersebut.

“Sebanyak 3,9 juta (jemaah tunggu) akan diverikasi terlebih dahulu dan butuh pendalaman untuk nanti diberi virtual account," katanya.

Menurut Iskandar dengan adanya virtual account membuat pengelolaan dana haji lebih transparan dan akuntabel ke publik. "Bahwa sesuai dengan undang-undang nilai manfaat yang dibagikan selama masa tunggu melalui virtual account, sehingga fungsi transparansi berjalan, bisa diketahui publik," pungkasnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini