Presiden Jokowi Sindir SPJ Berbelit-belit hingga Investor Libur Bayar Pajak 20 Tahun
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dinilai sangat menghamburkan energi. Lalu, siapa sosok yang membuat laporan SPJ menjadi berbelit-belit seperti ini.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan insentif kepada investor berupa libur bayar pajak atau yang biasa disebut tax holiday. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya sangat kesal dengan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang diaplikasikan dalam sistem administrasi sekarang ini. Dia pun meminta agar sistem SPJ ini diperbaiki agar tidak menghabiskan banyak energi untuk menyelesaikannya.
Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:
Laporan SPJ Berbelit-belit Salah Siapa? Presiden Jokowi: Yang Jelas Ini Menteri Keuangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dinilai sangat menghamburkan energi. Lalu, siapa sosok yang membuat laporan SPJ menjadi berbelit-belit seperti ini.
“Saya enggak tahu yang dulu memulai siapa, yang mulai ini (laporan SPJ berbelit-belit) siapa? Yang jelas ini menteri keuangan, tapi bukan menteri keuangan yang sekarang. Saya tahu, menteri keuangan yang sekarang sudah berusaha motong-motong agar bisa segera (rampung SPJ),” kata presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Baca Juga: Presiden Jokowi Masih Keluhkan SPJ dan Sindir Korupsi APBN
Selanjutnya, dirinya telah bertemu dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Presiden pun meminta disiapkan prosedur SPJ yang akuntable tetapi tetap ringkas dan bisa cepat dikerjakan.
“Sekarang saya ketemu dengan IAI, saya minta tolong disiapkan sebuah prosedur yang orientasinya bukan performa tapi substansi. Enggak usah banyak-banyak prosedur, Bagaimana bisa memotong agar bisa cepat. Karena menurut saya prinsip akuntansi kan cepat, murah, aman. Kan itu, bukan berorientasi pada prosedur yang berbelit-belit,” jelas Presiden.
Menurutnya, administrasi negara harus disederhanakan agar pimpinan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah bisa merespons cepat perubahan global yang berjalan sangat cepat. “Tapi kita terbentur dengan aturan orientasi bukan hanya outcome tapi juga output. Sekali lagi akuntasi jangan mempersulit langkah yang membuat kita ke jebakan-jebakan kesalahan,” imbuh dia.
Presiden menjelaskan, pengelolaan administrasi negara sekarang ini harus mengacu prinsip akuntabilitas, efisiensi, orientasi hasil dan kecepatan.
Baca Juga: Digempur Pasar Modern, Jokowi: Pasar Rakyat Perlu Perhatian Khusus
“Sehingga jangan punya sistem akuntansi yang hanya membuat kita menghemat biaya langsung tapi juga memperbesar opportuninty cost, penundaan, kelambanan, ketidakberanian kita berinovasi. Opportunity cost sangat besar, jangan sampai akuntabilitas dan efisiensi yang besar kita harus menanggung opportunity cost yang sangat mahal dan kehilangan kesempatan berinovasi,” jelas dia.
