nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengalihan BP Batam Bisa Memperburuk Iklim Investasi

Rany Fauziah, Jurnalis · Kamis 20 Desember 2018 14:59 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 20 320 1993916 pengalihan-bp-batam-bisa-memperburuk-iklim-investasi-TNII1O3yaa.jpg Investasi (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah berencana mengalihkan kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam. Pengalihan kepemimpinan ini bisa memicu kebingungan investor.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan, pengalihan wewenang melanggar Undang Undang, karena di dalam Undang Undang Pemerintah Daerah tidak boleh rangkap jabatan.

Baca Juga: BP Batam Tak Jadi Bubar, Ini Penjelasan Menko Darmin

"Kalau ini dilakukan pemerintah daerah maka pasti investor akan bertanya-tanya. Bagaimana kelanjutan dengan berbagai skema FTZ yang ditawarkan oleh pemerintah kepada mereka. Sehingga kalau muncul persoalan seperti sekarang yang paling pertama kita pikirkan yakni respons dari para pengusaha atau respons para investor," kata Enny, Kamis (20/12/2018).

Keputusan tersebut, lanjut Enny Sri berpotensi memperburuk iklim investasi yang saat ini sudah menurun di Batam. Oleh karenanya pemerintah perlu mengkaji secara komprehensif terlebih dahulu sebelum mempublishnya ke masyarakat. Ini sangat menganggu iklim investasi di kawasan BP Batam.

grafik

"Padahal permasalahan di Batam bukan semata mata karena dualisme kelembagaan. Dipastikan pengambilan keputusan tanpa menelisik terlebih dahulu peta situasi nyata dan gambaran yang lengkap berakibat fatal dan memunculkan keresahan investor," papar Enny Sri Hartati lebih lanjut.

Dengan kata lain, tambahnya penurunan kinerja ekonomi di Batam terjadi setelah Pemprov dan Pemko dalam ikut mengatur sektor ekonomi, investasi, industri dan pariwisata di Batam.

"Jadi perlu payung hukum untuk mengatur pembagian wewenang dan tugas antara Pemkot Batam dan BP Batam. Perlu segera menyusun PP Hubungan Kerja Pemko Batam dan BP Batam sesuai UU 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam," ujarnya Enny lebih jauh.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini