Pengalihan BP Batam Bisa Memperburuk Iklim Investasi
JAKARTA – Pemerintah berencana mengalihkan kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam. Pengalihan kepemimpinan ini bisa memicu kebingungan investor.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan, pengalihan wewenang melanggar Undang Undang, karena di dalam Undang Undang Pemerintah Daerah tidak boleh rangkap jabatan.
Baca Juga: BP Batam Tak Jadi Bubar, Ini Penjelasan Menko Darmin
"Kalau ini dilakukan pemerintah daerah maka pasti investor akan bertanya-tanya. Bagaimana kelanjutan dengan berbagai skema FTZ yang ditawarkan oleh pemerintah kepada mereka. Sehingga kalau muncul persoalan seperti sekarang yang paling pertama kita pikirkan yakni respons dari para pengusaha atau respons para investor," kata Enny, Kamis (20/12/2018).
Keputusan tersebut, lanjut Enny Sri berpotensi memperburuk iklim investasi yang saat ini sudah menurun di Batam. Oleh karenanya pemerintah perlu mengkaji secara komprehensif terlebih dahulu sebelum mempublishnya ke masyarakat. Ini sangat menganggu iklim investasi di kawasan BP Batam.
