nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Investasi di Batam Terus Merosot, Bagaimana Bisa Saingi Singapura?

Mulyani, Jurnalis · Sabtu 22 Desember 2018 15:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 22 320 1994802 investasi-di-batam-terus-merosot-bagaimana-bisa-saingi-singapura-HRp0ragRT6.jpg Foto: Diskusi Polemik Sindo Trijaya (Mulyani/Okezone)

JAKARTA – Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengatakan permasalahan utama pengalihan kewenangan BP Batam yaitu belum dikeluarkannya peraturan pemerintah (PP) yang merupakan turunan UU Nomor 53 tahun 1999 yang telah dibuat 19 tahun lalu. UU tersebut mengenai pembentukan kota Batam yang merupakan daerah otonomi baru saat itu.

“Untuk hubungan BP Batam dengan Pemerintah Kota (Pemkot) harusnya dilihat dulu peraturan UU itu. Padahal sudah dibahas 89 kali rancangan PP itu, namun belum berhasil,” ujar Laode Ida dalam acara talkshow Polemik Trijaya bertajuk 'Batam, Mau Diapain?' di Jakarta, Sabtu (22/12/2018).

Ombudsman menilai keputusan pemerintah mengalihkan kewenangan BP Batam kepada pemerintah dinilai terburu-buru.

“Kami telah melakukan investigasi atau kajian dengan isu dualisme, dan hasilnya tidak ada dualisme, yang terjadi adalah pemerintah Batam mau mengatur BP Batam. Padahal BP Batam sudah punya aturan dan rujukan sendiri, administrasi dan hukum sendiri sebagai pemegang mandat untuk pengesahan lahan di Batam, dan pak Habibie lah yang paling berjasa,” ungkapnya.

 Baca Juga: Polemik BP Batam Bisa Bikin Ekonomi Daerah Nyungsep

Kemudian Laode mengatakan, penurunan investasi di Batam terjadi karena kegoncangan terus menerus yang terjadi di Batam dan kebijakan pemerintah yang mengganti pengelolaan BP Batam 2016 lalu.

Menurutnya, terdapat dua UU yang dilanggar apabila BP Batam diambilalih oleh Wali Kota Batam sebagai kepala BP Batam, yakni UU nomor 23 tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah pasal 7 nomor 370 ayat 1C dan UU layanan publik nomor 35 tahun 2009 pasal 17 ayat 1.

Padahal pembangunan di Batam untuk menyaingi Singapura sebagai pusat bisnis.

Di sisi lain, Direktur Indef Enny Sri Hartanti mengatakan, keputusan pengalihan pengelolaan BP Batam ini bertujuan untuk segera mengakhiri persoalan dualisme kelembagaan. Sedangkan pemerintah belum mendapatkan gambaran yang baik dan utuh tentang asal muasal penyebab penurunan kinerja industri dari BP Batam.

Enny juga menambahkan bahwa pemerintah keliru dengan menunjuk Pemkot Batam dalam mengelola Kawasan Ekonomi Khusus tersebut.

 Baca Juga: Peleburan BP Batam Dinilai Terburu-buru?

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan bahwa pemerintah harus berhati-hati mempelajari dan mempertimbangkan kebijakan yang diputuskan, saat ini memang telah disiapkan rencana PP yang dalam waktu dekat akan diumumkan Presiden.

"Kami berharap pemerintah bijak memutuskan dan mengedepankan masa depan bangsa dengan menjadikan Batam sebagai kawasan nasional strategi ekonomi indonesia," katanya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini