nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Nusa Konstruksi Enjinering Didenda Rp86 Miliar dan Dilarang Ikut Lelang Proyek Pemerintah

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 04 Januari 2019 11:53 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 04 320 1999862 nusa-konstruksi-enjinering-didenda-rp86-miliar-dan-dilarang-ikut-lelang-proyek-pemerintah-q7rNSDkum7.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis PT Nusa Konstruksi Enjinering (NKE) Tbk yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah (DGI) Tbk dengan pidana denda dan uang pengganti lebih dari Rp86,19 miliar dan tidak boleh ikut lelang proyek pemerintah selama 6 bulan.

Majelis hakim yang dipimpin Diah Siti Basariah menilai, PT NKE Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam delik penyalahgunaan kewenangan secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri (selaku korporasi), orang lain, dan korporasi lain sehingga merugikan keuangan negara dalam delapan proyek pemerintah. Pertama , pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana 2009-2010 dengan memperkaya PT NKE Tbk Rp24.778.603.605 dan kerugian negara Rp25.953.784.580,57.

Kedua , proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring SEA Games, Palembang, Sumatera Selatan dengan keuntungan Rp42.717.417.289. Ketiga , proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, Jawa Timur dengan keuntungan Rp44.536.582.667.

Baca Juga: Peringati Hari Antikorupsi, Kemenkeu Lelang Barang Rampasan dan Gratifikasi

Keempat, proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan keuntungan Rp23.902.726.864. Kelima, proyek Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dengan keuntungan Rp20.503.587.805. Keenam, proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara dengan keuntungan Rp4.015.460.587.

Ketujuh, proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara dengan keuntungan Rp2.164.903.874. Kedelapan, proyek Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur TA. 2009 dan 2010 dengan jumlah keuntungan Rp77.478.850.619. Majelis menggariskan, total keuntungan yang diperoleh PT NKE Tbk lebih dari Rp240,098 miliar. Dari total keuntungan tersebut, ada uang yang sebelumnya disetorkan ke kas negara melalui rekening penitipan KPK sebesar Rp51.365.376.894.

Baca Juga: Kini Kemenkeu Punya Portal Lelang, DJKN Gandeng Bank Mandiri

Kemudian sebesar Rp67.510.189.500 sudah disetorkan terpidana suap dan TPPU pemilik Permai Group yang juga mantan anggota DPR dan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin alias Nazar, dan disita KPK saat disetorkan PT NKE Tbk sejumlah Rp35.732.332.179,07. Karenanya dengan dikurangi total pengembalian dan penyitaan uang tersebut, pidana uang pengganti yang dijatuhkan dan harus dibayarkan PT NKE Tbk, yakni sebesar Rp85.490.234.763,93.

“Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Nusa Konstruksi Enjinering (NKE) Tbk berupa pidana denda sebesar Rp700 juta, apabila tidak membayar satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp85.490.234.763,93,” ungkap hakim Diah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Majelis hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK sebelumnya untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada PT NKE Tbk berupa larangan mengikuti lelang proyek pemerintah. Majelis menilai, pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah dijatuhkan karena beberapa hal.

Di antaranya, pertama , PT NKE yang sebelumnya bernama PT DGI Tbk melalui para pengurusnya di antaranya terpidana Dudung Purwadi (divonis 4 tahun 8 bulan) selaku direktur utama PT DGI Tbk dan mantan terpidana Mohamad El Idris selaku manajer marketing PT DGI Tbk melakukan perbuatan secara melawan hukum. Kedua , PT NKE Tbk melalui Dudung telah melakukan pengaturan lelang sejumlah proyek dan diketahui para pengurus PT NKE Tbk khususnya dewan direksi dengan disertai perusahaan memberikan fee ke sejumlah pihak termasuk M Nazaruddin alias Nazar.

Ketiga , pada saat kejadian tindak pidana, terbukti bahwa dewan direksi dan komisaris tidak melakukan pencegahan. Keempat , PT NKE tidak menjalankan good corporate governance dalam memperoleh dan menjalankan proyek pemerintah yang dimenangkan dan berujung korupsi.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa (PT NKE Tbk) berupa pencabutan hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan,” papar Diah. Majelis menilai, PT NKE Tbk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama. Saat persidangan, duduk mewakili PT NKE Tbk sebagai terdakwa Direktur Utama PT NKE Tbk Djoko Eko Suprastowo.

Lebih Ringan dari Tuntutan

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU pada KPK. Sebelumnya, JPU menuntut pidana denda sejumlah Rp1 miliar, pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp188.732.756.416, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 tahun. Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah lantas menanyakan kepada Djoko Eko Suprastowo dan JPU pada KPK. JPU yang dipimpin Lie Putra Setiawan mengaku masih pikir-pikir selama tujuh hari apakah mengajukan banding atau menerima putusan. Sedangkan Djoko mengaku menerima putusan.

Selepas persidangan, Djoko Eko Suprastowo menyatakan, pihaknya menerima putusan karena sudah sesuai dengan keadilan. Bahkan PT NKE Tbk siap membayar seluruh uang denda dan uang pengganti secara bertahap. Apalagi pihaknya memang sudah menyiapkan dana untuk pembayarannya. Kekurangannya, menurut Djoko, akan dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki PT NKE Tbk.

“Kita anggap sesuai keadilan, ya kita terima saja putusannya. Apapun keputusan pengadilan saya terima. Karena kami mencoba patuh hukum. Dan, hakim sudah mempertimbangkan keadilan dan segala sesuatunya dengan baik. Ya kami menerima dan akan melaksanakan keputusan itu,” ungkap Djoko.

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, kalau dilihat vonis yang dijatuhkan majelis hakim masih jauh dari tuntutan yang sebelumnya diajukan JPU. Meski demikian KPK tetap menghormati putusan tersebut. Febri mengungkapkan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan KPK. Pertama, JPU akan melaporkan ke pimpinan KPK kemudian menganalisis dan mempelajari seluruh isi putusan dan pertimbangannya. Kedua, yang perlu diingat juga oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah PT NKE Tbk merupakan terdakwa pertama yang dibawa ke pengadilan dan divonis terbukti bersalah melakukan korupsi. Ketiga, vonis pidana tambahan pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah terhadap PT NKE Tbk merupakan terobosan hukum di Indonesia.

“Di Indonesia, ini merupakan korporasi pertama yang dibawa ke pengadilan dengan perkara korupsi dan dijatuhi pencabutan hak untuk mengikuti lelang,” tandasnya. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan PT NKE Tbk juga bisa menjadi rujukan bagi KPK untuk penyusunan pertimbangan dakwaan maupun tuntutan terhadap tiga korporasi lain tersangka korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang masih dalam tahap penyidikan, serta penetapan korporasi lain sebagai tersangka.

Selain itu, Febri membeberkan, penegak hukum lain yakni Kepolisian dan Kejaksaan dapat menjadikan jerat pidana korupsi dengan disertai tuntutan pencabutan hak perusahaan mengikuti lelang. Bahkan bisa menjadi rujukan bagi majelis hakim berikutnya yang menangani pidana korporasi.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini