nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anggaran Bencana 2019 Naik Jadi Rp15 Triliun

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 08 Januari 2019 10:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 08 320 2001360 anggaran-bencana-2019-naik-jadi-rp15-triliun-fq5uvCXmxf.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA – Pemerintah memutuskan menaikan anggaran untuk bencana sebesar dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Tahun ini anggaran untuk bencana dialokasikan sebesar Rp15 triliun.

Dengan kenaikan anggaran tersebut, pemerintah akan banyak mengalokasikannya untuk melakukan mitigasi dan edukasi bencana.

“Saya juga ingin mengingatkan untuk kita terus memperkuat daya tahan kita, kesigapan kita dalam menghadapi bencana,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

 Baca Juga: Pemerintah Akan Perkuat Mitigasi Bencana di Kawasan Ekonomi Khusus

Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah dan DPR telah bersepakat mengalokasikan anggaran untuk bencana dalam APBN 2019. Anggaran ini tidak hanya untuk masa tanggap darurat, tetapi juga mitigasi dan edukasi bencana.

“Pada APBN 2019 pemerintah bersama DPR telah mengalokasikan lebih banyak lagi anggaran untuk melakukan edukasi dan melakukan mitigasi bencana alam. Sebagai negara yang berada di atas cincin api, memiliki kondisi geografis rawan bencana kita harus siap, harus respons, harus sigap, harus tangguh dalam setiap menghadapi bencana alam,” paparnya.

Jokowi juga kembali mengingatkan agar edukasi tentang kebencanaan dikerjakan secara serius. Karena itu, dia meminta agar hal ini segera masuk dalam sistem pendidikan baik dasar, menengah, maupun tinggi.

“Saya sudah minta agar edukasi kebencanaan ini betul-betul dikerjakan secara baik dan konsisten. Dilakukan sejak dini. Masuk dalam muatan yang diajarkan dalam sistem pendidikan kita sehingga betul-betul kita siap dalam menghadapi,” paparnya.

 Baca Juga: Banyak Korban, LIPI Minta Tata Ruang Wilayah Pantai Dievaluasi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, anggaran bencana memang mengalami kenaikan kurang lebih dua kali lipat. Dia mengatakan anggaran kebencanaan tahun lalu sebesar kurang lebih Rp7 triliun.

“Sehingga kalau anggaran itu tidak hanya yang ada di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Kita tambahkan pengeluaran dalam bentuk on call. Setiap kali ada bencana dan BNPB perlu ada tindakan emergency mereka biasanya melakukan on call. Jumlah seluruh on call dan bantuan rumah yang sudah lebih dari Rp3 triliun itu jumlahnya mencapai Rp7 triliun,” jelasnya.

 Baca Juga: Instruksi Presiden: Segera Bangun Rumah Warga Korban Tsunami

Tahun ini pemerintah telah mengalokasikan Rp15 triliun anggaran bencana. Dari jumlah tersebut, Rp5 triliun di antaranya ada di dalam bendahara umum negara (BUN). “Kita alokasikan di BUN Rp5 triliun plus tambahan Rp10 triliun. Ini tahun 2019,” kata Sri Mulyani.

Pihaknya juga terus mematangkan model pooling fund dalam penanganan kebencanaan. Tujuan pooling fund ini adalah agar pemerintah daerah dapat membangun kapasitas pendanaan terkait bencana sejak awal. “Mekanisme kita lihat terus karena kita masih mempelajari bagaimana Filipina melakukan modeling terhadap bencana seperti taifun. Lalu, di Amerika Latin itu lebih dalam bentuk gempa bumi. Kita lihat modeling dan mekanismenya,” tuturnya.

Edukasi Kebencanaan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa percepatan edukasi ini dilakukan agar ada semacam simulasi bencana yang lebih masif. Hal ini sebenarnya tidak hanya untuk sekolah, tapi juga masyarakat luas.

“Tidak hanya sekolah, tapi sebetulnya diarahkan ke masyarakat luas. Kalau sekolah, nanti lebih tersistem ya,” ungkapnya.

Namun, Mendikbud menyampaikan bahwa mitigasi bencana tidak akan menjadi mata pelajaran. Muhadjir mengatakan mitigasi bencana hanya akan menjadi bagian dari proses belajar mengajar di sekolah, tetapi disisipkan dalam mata pelajaran tertentu.

“Ada tiga yang harus ditanamkan kepada anak. Pertama mengenai pengetahuan dan informasi. Kemudian yang kedua hal-hal yang sifatnya teknikal. Ini tentang apa yang harus dilakukan. Lalu, bagaimana yang ketiga simulasi,” tuturnya.

Muhadjir menambahkan, sebenarnya untuk daerah-daerah yang rawan bencana sudah menerapkan edukasi bencana sebagai muatan lokal. Biasanya pengetahuan soal bencana diselipkan dalam kegiatan ekstrakulikuler.

Multiplier Effect

“Implementasinya itu dititipkan ke Pramuka, di KSR-PMI. Bahkan ini sebetulnya nanti punya multiplier effect yaitu bisa mengaktifkan Palang Merah Sekolah, bisa mengaktifkan Korps Suka Relawan (KSR) Sekolah, bisa mengaktifkan Pramuka. Jadi saling menguatkan,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammd Nasir menyatakan telah mewajibkan semua kampus untuk menjelaskan mitigasi bencana kepada masyarakat. Seluruh mahasiswa akan mendapatkan penjelasannya di mata kuliah dasar untuk nanti diteruskan kepada masyarakat.

“Kita jelaskan kondisi Indonesia di ring of fire, apa yang harus kita atasi. Dan nanti pada saat KKN (kuliah kerja nyata) dijelaskan kepada masyarakat,” jelasnya. (Dita Angga)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini