nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Ajak Pemerintah Putuskan Nasib BP Batam

Feby Novalius, Jurnalis · Minggu 13 Januari 2019 15:45 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 13 320 2003825 dpr-ajak-pemerintah-putuskan-nasib-bp-batam-lqjqnDCDqN.jpeg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara soal rencana melebur kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam. DPR meminta pemerintah untuk bersama-sama memutuskan rencana tersebut.

Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik meminta, agar pemerintah untuk duduk bersama dengan DPR dalam mengambil keputusan terkait BP Batam.

"Karena UU FTZ (free trade zone) menyebut BP Batam di kelola oleh lembaga setingkat menteri yang menjadi mitra di Komisi VI DPR,” katanya, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (13/1/2019).

Menurutnya, peleburan itu melanggar melanggar UU 23/2014 tentang pemerintahan yang melarang wali kota merangkap jabatan. Dan UU 53/1999 yang dengan jelas membagi wewenang dua lembaga tersebut.

"Sebagai mitra koalisi, kami mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar UU. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR RI mengevaluasi semua permasalahan terkait Batam sehingga semua keputusan yang diambil tidak menabrak UU,” tandasnya.

Baca Juga: Menko Darmin Lantik Kepala BP Batam Baru untuk Menjaga Momentum Investasi

Rencana melebur BP Batam juga ditanggapi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Mengingat pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free trade zone (FTZ) dengan pendekatan supply-side dan harapan sebagai gerbang ekspor-impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi.

Wakil Ketua Umum Kadin Suryani S Motik menuturkan antara BP Batam dan Pemkot Batam itu dua hal yang berbeda. BP Batam itu profesional yang memang kepanjangan tangan dari pusat. Sementara wali kota itu pemerintah daerah.

Wali kota sendiri, itu sifatnya lima tahunan. Jika ganti wali kota akan ganti kebijakan dan ganti arah. Karena wali kota itu jabatan politis sehingga setiap kebijakannya ada kepentingan politik di dalamnya.

“Wacana peleburan ini jelas ada kepentingan politik besar di dalamnya,” katanya.

Baca Juga: Pendapatan Capai Rp268,97 Miliar, BP Batam Bangun 12 Jalan dan Jembatan di Kawasan Industri

Padahal, apa yang sudah ada di Batam sekarang ini sudah bagus. Investasi di Batam mulai mengeliat, pada 2017 masih tumbuh dikisaran 2%, 2018 umbuh di atas 4%. Jika nanti pengelolaannya dipegang oleh wali kota, setiap lima tahun sekali arah kebijakannya berubah, tergantung pemenang dan arah kepentingannya.

“Bicara politik di Indonesia sangatlah rentan, jika Batam dikelola oleh wali kota yang open minded, bagus dan profesional masih oke lah. tapi kalau tidak, akan jadi bencana,” tegasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini