nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

B20 Hemat Impor Solar hingga USD937,84 Juta

Senin 14 Januari 2019 20:40 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 14 320 2004428 b20-hemat-impor-solar-hingga-usd937-84-juta-FwCoiiFP6N.jpeg Foto: Biodiesel 20% (Okezone)

JAKARTA - Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20% (B20) ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai mampu menghemat impor solar sebesar USD937,84 juta.

"Penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) Biodiesel selama tahun 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (kl)," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto seperti dikutip Antara News, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Penerapan kebijakan B20 merupakan keseriusan Pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil.

 Baca Juga: Hasil Uji Coba B20 pada Kereta Api, Emisi Berkurang hingga Tak Ganggu Performa Mesin

Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan Pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi.

Data dari Kementerian ESDM menunjukkan total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG Non-Subsidi disalurkan sepanjang tahun 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp29,31 triliun (unaudited).

Dalam laporan kinerja tahun 2018 Kementerian ESDM, tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta kl terdiri dari 16,12 juta kl BBM Bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM Non-Subsidi sebesar 51,23 juta kl.

 Baca Juga: Harga Bahan Bakar Biodiesel Merosot, Apa Penyebabnya?

Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo.

Khusus untuk BBM Bersubsidi, angka realisasi tersebut hampir mendekati dari total kouta yang dialokasikan dalam APBN tahun 2018, yaitu sebesar 16,23 juta kl. Hal ini tak lepas dari adanya kewajiban bagi badan usaha untuk penyaluran dan pendistribusian Premium di Jawa, Madura dan Bali melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diteken pada 23 Maret 2018 lalu.

Sementara itu untuk BBM Non-Subsidi, Pemerintah akan mengevaluasi penurunan harga jenis BBM tersebut sebulan sekali.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini