Vila Ilegal hingga Bangunan Liar di Kawasan Puncak Bakal Ditertibkan

Sementara itu, Koordinator Konsorsium Penyelamatan Puncak yang juga akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Ernan Rustiadi menjelaskan, penyebab banjir DKI Jakarta di antaranya akibat terjadinya peningkatan alih fungsi lahan di kawasan Puncak.

“Harus ada rencana serius soal tata ruang sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum terkait pengaturan tentang zonasi, melalui regulasi yang bukan seperti kawasan perkotaan pada umumnya sehingga akan sangat jelas mana kawasan yang boleh ditempatkan bangunan dan mana yang tidak,” papar Ernan.

Berdasarkan pengamatannya, diperkirakan sebanyak 40% bangunan di Puncak berdiri di tempat yang bukan semestinya. Hal tersebut berdampak terhadap terganggunya keseimbangan tata ruang dan menyebabkan daya dukung kawasan berkurang hingga longsor mudah terjadi.

“Selain itu, 34% perkebunan di kawasan Puncak tidak sesuai dengan RTRW. Tapi, di lapangan, hak guna usaha mereka adalah perkebunan dan mereka tidak masuk kawasan hutan sesuai SK Kementerian LHK,” ujarnya.

Dia menuturkan, sampai saat ini tutupan hutan yang tersisa di Puncak hanya sekitar 30%. Itu juga hanya area yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan dalam SK Kemen LHK. “Sementara 34% lainnya itu lahan perkebunan, 11% permukiman, dan 18% sawah. Sisanya itu lahan peralihan dari sawah atau hutan yang akan dialihfungsikan sebagai permukiman maupun perkebunan,” katanya.

Setidaknya, lanjut dia, tutupan hutan di Puncak paling minim 50%. Untuk mengembalikan tutupan yang telah berkurang, permukiman, dan perkebunan memang harus dialihfungsikan kembali sebagai hutan lindung. (Haryudi)

(Dani Jumadil Akhir)