nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam Wajib Masuk Sistem Keuangan Indonesia

Kurniasih Miftakhul Jannah, Jurnalis · Kamis 24 Januari 2019 11:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 24 320 2008722 devisa-hasil-ekspor-sumber-daya-alam-wajib-masuk-sistem-keuangan-indonesia-9G94d7ZmRH.jpeg Pelabuhan. Foto: Shutterstock

Penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dapat dilakukan sepanjang dibuktikan dengan dokumen pendukung. Sementara pinjaman wajib dibuat dalam perjanjian pinjaman.

“Dalam hal pembayaran dilakukan melalui escrow account, Eksportir wajib membuat escrow account tersebut pada Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing,” bunyi Pasal 7 PP ini.

Ditegaskan dalam PP ini, dalam hal escrow account sebagaimana dimaksud telah dibuat di luar negeri sebelum diundangkannya PP ini, Eksportir wajib memindahkan escrow account tersebut pada Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak PP ini diundangkan.

“Pengawasan pelaksanaan atas kegiatan Ekspor barang sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 8 ayat (1) PP ini.

Defisit Neraca Perdagangan

Adapun pengawasan atas pelaksanaan kewajiban atas pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia dan penggunaan DHE SDA, menurut PP ini, dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pengawasan escrow account pada Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing, menurut PP ini, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia dan OJK didapati Eksportir tidak memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia, menggunakan DHE SDA di luar ketentuan, dan/atau tidak membuat/memindahkan escrow account di luar negeri pada Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing, Eksportir dikenakan sanksi administratif, berupa: a. denda administratif; b. tidak dapat melakukan Ekspor; dan/atau c. pencabutan izin usaha,” bunyi Pasal 9 ayat (1) PP ini.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 10 Januari 2019.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini