Jumlah Tenaga Kerja Asing di RI Masih Terkendali

Rikhza Hasan, Jurnalis · Jum'at 25 Januari 2019 21:25 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 25 320 2009512 jumlah-tenaga-kerja-asing-di-ri-masih-terkedali-5NZg1Oc4Pf.jpg Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Foto: Okezone

JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan,Muhammad Hanif Dhakiri menegaskan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia masih terkendali. Jumlah TKA juga masih terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 263 juta jiwa.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan sampai akhir tahun 2018, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia tercatat sebanyak 95.335 orang. Hanif membandingkan jumlah TKA yang bekerja di Singapura mencapai seperlima dari jumlah penduduknya. Bahkan di Qatar, jumlah TKA-nya jauh lebih besar dibandingkan dengan total jumlah penduduknya.

“Dengan demikian, jumlah TKA di Indonesia, masih sangat amat terkendali sehingga tak perlu dikhawatirkan “ ujar Hanif Dhakiri, dikutip dari laman Kemenaker, Jakarta Jumat (25/1/2019).

Baca Juga: Menristekdikti: Perkembangan Teknologi Geser 375 Juta Pekerjaan

Hanif Dhakiri menjelaskan untuk bekerja di Indonesia, TKA harus memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku. Adanya ketentuan atau persyaratan tersebut sebagai bentuk pengendalian pemerintah terhadap penggunaan TKA di Indonesia.

“Mereka yang masuk ke Indonesia, harus punya izin kerja dan izin tinggal. Mereka juga harus punya syarat pendidikan, harus penuhi kompetensi, harus duduk di jabatan tertentu, bekerja di lokasi tertentu dan bekerja dalam lokasi tertentu, “ lanjut Hanif.

Baca Juga: Gaji Pekerja TI di Asia Lebih Besar, Ini Buktinya!

Hanif Dhakiri menambahkan persyaratan lain bagi TKA yang ingin bekerja di Indonesia yakni harus membayar pajak senilai 100 dolar AS setiap orang per bulannya. Keharusan pembayaran pajak tersebut sebagai bentuk pengendalian pemerintah untuk memastikan agar TKA sesuai ketentuan UU.

Pemerintah menindak tegas jika TKA melakukan pelanggaran baik pelanggaran tak berizin, melanggar izin, illegal atau semacamnya. Seluruh aparatur pemerintah, baik pengawas imigrasi, pengawas tenaga kerja, kepolisian dan Pemda, juga akan melakukan pengawasan secara rutin, periodik dan kontinu.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini