nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kebutuhan Batu Bara PLN Naik 5% Setara 96 Juta Ton

Koran SINDO, Jurnalis · Rabu 30 Januari 2019 10:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 01 30 320 2011241 kebutuhan-batu-bara-pln-naik-5-setara-96-juta-ton-OrT0rpYUFp.jpg Ilustrasi Batu Bara (Foto: Okezone)

JAKARTAPT PLN (persero) memproyeksikan kebutuhan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tahun ini mencapai 96 juta ton atau meningkat 5% dibandingkan tahun lalu sebesar 91,1 juta ton.

Peningkatan kebutuhan tersebut disebabkan beroperasinya sejumlah PLTU tahun ini. “Itu sudah termasuk pembangkit yang baru. Totalnya ada pembangkit dengan kapasitas skala kecil dan tiga PLTU dengan kapasitas besar,” ujar Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso di Jakarta, kemarin. Menurut dia, tiga PLTU baru dengan kapasitas besar itu di antaranya PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 1.000 megawatt (MW), PLTU Jawa 8 dengan kapasitas 1.000 MW, dan PLTU Lontar dengan kapasitas 350 MW, sehingga total kapasitas mencapai 2.350 MW. Ketiga PLTU tersebut akan menggunakan batu bara dengan kalori 4.000-4.200.

Baca Juga: Bangun Megaproyek 35.000 MW, PLN Keluar Duit hingga Rp248 Triliun

Pihaknya menargetkan ketiga PLTU besar itu akan beroperasi sekitar September-Oktober 2019. “Kenaikan kebutuhan batu bara dihitung berdasarkan kapasitas pembangkit. Setiap 1.000 MW membutuhkan pasokan sekitar 3,5-4 juta ton batu bara setahun,” kata dia. Untuk memenuhi kebutuhan batu bara PLN tahun ini, Iwan berharap pemerintah tetap melaksanakan aturan pasokan batu bara untuk dalam negeri atau Domestic Market Obli gation (DMO).

Kewajiban DMO diatur berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 K/30/MEM/2018 dengan persentase DMO minimal 25% untuk pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memasuki masa produksi dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Batu Bara untuk sektor ketenagalistrikan dipatok sebesar USD70 per ton. Iwan mengatakan, tetap berlakunya aturan itu akan membantu PLN di tengah fluktuasi harga energi primer di pasaran dan membantu keuangan karena tidak naiknya tarif tenaga listrik.

batu bara

“Kita berharap memang DMO dilanjutkan supaya tarif tetap terjaga. Sebab masih banyak pembangkit menggunakan energi primer. Kalau harga energi primer dan kurs rupiah naik, tentu biaya produksi juga naik,” kata Iwan. Ia menambahkan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019- 2028 porsi batu bara juga mengalami peningkatan menjadi 56- 58% dibandingkan RUPTL 2018-2027 sebesar 54,4%. Di sisi lain, Iwan menolak terkait usulan kebijakan DMO diganti dengan mekanisme iuran oleh pengusaha batu bara. Pihaknya menilai mekanisme iuran terkesan PLN meminta sumbangan dari pengusaha batu bara, padahal pemerintah mempunyai hak menentukan terkait pasokan dan harga batu bara.

“Saya melihat begini, kalau iuran seolah-olah penambang batu bara jualan lalu patungan kemudian disumbangkan pada PLN. Padahal pemerintah bisa mengatur terkait pasokan di dalam negeri, harga maksimum dan royalti pajak sehingga kami melihat kebijakan DMO lebih tepat di bandingkan iuran,” kata dia. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia justru mempunyai pandangan berbeda. Pihaknya berharap pemerintah mempertimbangkan aturan terkait DMO batu bara karena permintaan domestik secara keseluruhan belum signifikan. Adapun realisasi serapan batu bara tahun lalu hanya sebesar 21% atau 115,09 juta ton.

Karena 91,14 juta ton diserap PLN untuk memenuhi kebutuhan pembangkit. Tak hanya itu, peningkatan demand untuk pasar domestik juga tidak mengalami kenaikan signifikan. “Sebab itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali besaran 25% karena realisasi tahun lalu hanya sekitar 21%. Demand domestik memang meningkat, tapi belum signifikan,” kata dia.

(Nanang Wijayanto)

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini