Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Strategi Pemerintah Tanggulangi Banjir di 2019

Rany Fauziah , Jurnalis-Rabu, 30 Januari 2019 |15:42 WIB
Strategi Pemerintah Tanggulangi Banjir di 2019
Foto: Dok. Kementerian PUPR
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) mengupayakan langkah antisipasi penanggulan banjir pada 2019. Dari target 2015-2019, pengendalian banjir mencapai 3.090 kilometer (km).

"Berdasarkan perkiraan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim hujan yang terus terjadi pada bulan Januari-Februari 2019 mendatang. Puncak curah hujan yang terus terjadi pada awal Januari 2019. Selama kurun waktu 2015-2019 untuk target pengendalian banjir sepanjang 3.090 km," kata Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi dalam jumpa pers perihal Update Antisipasi Banjir di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Baca Juga: Mengungkap Tukang Pangkas Rambut Garut Langganan Menteri PUPR

53 Kecamatan di Sulawesi Selatan Dilanda Banjir, 8 Tewas, 4 Hilang dan Ribuan Mengungsi

Hari menjelaskan, pada tahun ini akan dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir antara lain seperti normalisasi sungai atau tanggul, banjir kanal yang tersebar sepanjang 131,19 km, pembangunan polder/kolam retensi 1 buah seperti di kolam Nipa-Nipa, Kabupaten Gowa dan Maros, serta pembangunan sistem pompa 2 unit pompa ini terpasang di Sungai Bendung Palembang dan untuk rencana pemasangan pompa di Ancol, Sentiong Jakarta.

Baca Juga: Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Diubah Jadi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur

Kemudian, target biaya untuk melakukan kegiatan pengendalian banjir mencapai Rp3,894 triliun. Sedangkan, untuk realisasi pengendalian banjir pada n 2019 seluas 1.000 km. Sebelumnya sampai akhir tahun 2018, banjir sudah terealisasi mencapai 868,81 km.

Dia mengatakan, akan ada beberapa kendala seperti masalah tanah misalnya seperti di kali Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, Angke, dan sebagainya. Kendala lainnya seperti masalah sosial.

"Sekarang kita sudah dibantu dirjen, khusus untuk yang di Jakarta seperti masalah tanah itu memang sudah berjalan bertahun-tahun dan penerapan itu baru dalam persiapan," kata Hari.

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement