nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ombudsman: Tahun Politik Perhatian Administrasi Impor Menjadi Lengah

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 04 Februari 2019 15:57 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 04 320 2013616 ombudsman-tahun-politik-perhatian-administrasi-impor-menjadi-lengah-HOQ2w7dHaA.jpg Pelabuhan. Foto: Shutterstock

JAKARTA - Ombudsman RI telah memberikan peringatan dini (early warning) kepada pemerintah dan pihak terkait impor komoditi pangan seperti beras, gula, garam dan jagung pada empat tahun terakhir ini.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, pihaknya melakukan peringatan dini kepada empat komoditi impor sebagai bentuk pencegahan. Di mana kajian itu akan sampaikan secara terbuka.

"Mengapa kita sampaikan bulan ini. Karena kami mempertimbangkan di dalam tahun politik ini perhatian dengan administrasi impor menjadi lengah. Nanti terjadi hal-hal yang merugikan," ujarnya di Gedung Ombudsman Jakarta, Senin (4/2/2019).

Baca Juga:  Sri Mulyani Sebut Impor Minyak Pertamina Tumbuh 13,5%

Dia juga menjelaskan, terkait komoditi gula harga rata-rata gula grosir 2015 sampai 2018 terjadi lonjakan sampai 2016 yang puncaknya 14.734. Namun demikian untuk impor gula intensitas juga naik dan relatif turun.

"Tapi secara volume impor gula 117,2 juta ton sementara sebelumnya 12,7 juta ton pada 2010 sampai 2014," tuturnya.

Dia menuturkan, ombudsman telah memberikan catatan impor gula pada 2019, di mana bulan-bulan awal maka verifikasi dengan cermat kebutuhan industri. Jangan sampai industri bisa menggunakan gula petani di Indonesia malah pakai gula impor nanti menurunkan minat produksi dari petani.

Defisit Neraca Perdagangan 

"Kuncinya ada di Kemenperin jangan sampai ada lonjakan impor gula dan spesifikasinya menggeser gula lokal," tuturnya.

Sementara itu, lanjut dia, untuk komoditi garam ini cukup aneh pada 2017, di mana lonjakan harga bisa sampai Agustus. Ombudsman melakukan pendalaman dan menemukan adanya persetujuan impor garam 3,7 juta ton tanpa rekomendasi KKP pada Januari 2019.

"Impor yang digunakan masuk ke komponen 3,7 juta. Kami melihat ada carut marut izin 2018. Pada November kami menyampaikan tentang tersebut dan meminta ada tindakan korektif termasuk perbaikan Perpres untuk perbaikan PP," ungkapnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini