nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Banyak Makan Korban, OJK Tutup 231 Pinjaman Online Ilegal

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 14 Februari 2019 11:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 14 320 2017769 banyak-makan-korban-ojk-tutup-231-pinjaman-online-ilegal-LYgdjMbFEE.jpg Fintech (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA – Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 635 perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar. Dari 635 perusahaan fintech itu, sebanyak 231 di antaranya sudah ditutup izinnya oleh OJK.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing meminta masyarakat agar tidak melakukan pinjaman terhadap fintech peer-to-peer (P2P) lending tanpa terdaftar atau izin OJK. Hal ini menurutnya semata- mata agar tidak dirugikan oleh ulah fintech P2P lending ilegal tersebut. ”Saat ini banyak entitas fintech peer-to-peer lending yang melakukan kegiatan melalui aplikasi terdapat di appstore atau playstore , bahkan juga di sosial media yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 sehingga berpotensi merugikan masyarakat,” ujar Tongam di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: OJK: Bunga Pinjaman Online Legal Mengacu Standar Internasional

Dia mengatakan, sebenar - nya manfaat fintech peer-topeer lending bisa mendorong perekonomian serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, adanya fintech-fintech ilegal itu justru bukan untuk menyejahterakan rakyat terlebih dengan bunga mencekik melainkan untuk mencari keuntungan semata. Karena itu, Satgas Waspada Investasi telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan sangat tegas terhadap fintech peer-to-peer lending ilegal di antaranya mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta memutus akses keuangan dari fintech peer-to-peer lending ilegal.

fintech

”Kami menyampaikan imbauan perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi pada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech peer-to-peer lending ilegal,” kata Tongam. Selain itu, dia meminta Bank Indonesia (BI) melarang fintech Payment System memfasilitasi fintech peer-to-peer lending ilegal. Kemudian juga menyampaikan laporan informasi pada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum serta meningkatkan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk penanganan fintech peer-to-peer lending ilegal. ”Kami itu mendorong fintech agar beroperasi legal dan kepada masyarakat, OJK terus edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan untuk menggunakan fintech legal,” kata dia.

Adapun hingga Februari 2019 sudah ada 99 perusahaan fintech peer to peer lending yang terdaftar dan berizin OJK. Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Financial Technology OJK Hendrikus Passagi menambahkan, khusus untuk perusahaan berizin dan terdaftar di OJK, berbagai ketentuan sudah dikeluarkan OJK dan AFPI untuk melindungi konsumen peminjam dan pemberi pinjaman. Seperti diatur dalam POJK 77, OJK mewajibkan penyelenggara/ platform fintech lending untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamnya agar bisa menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga.

”Setiap fintech lending yang terdaftar atau berizin dari OJK telah dilarang mengakses daftar kontak, berkas gambar, dan informasi pribadi dari smartphone pengguna fintech lending yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna,” katanya. Kemudian setiap bentuk kerja sama penyelenggara dengan pihak ketiga, antara lain kerja sama penagihan, wajib disampaikan kepada OJK untuk dilakukan penilaian apakah kerja sama bisa dilanjutkan atau tidak. Adapun bagi masyarakat sudah atau merasa dirugikan kegiatan perusahaan fintech peer-to-peer lending yang tidak terdaftar atau berizin OJK, Satgas menyarankan agar segera melapor kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Pengamat IT Heru Sutadi menilai, peer to peer lending merupakan layanan baru digital sebagai jawaban atas sulitnya orang mendapatkan pinjaman lewat perbankan. Memang banyak peer to peer lending yang nakal dan tak berizin, tetapi seharusnya ada evaluasi kenapa mereka tidak berizin. ”Bisa jadi memang ada yang benar-benar bermaksud nakal, tapi mungkin ada yang kesulitan untuk mendapatkan izin karena tidak tahu gimana proses perizinan di OJK dan sulitnya proses mendapatkan izin,” katanya.

Dengan demikian, jangan juga kemudian dicap semua peer to peer lending nakal. ”Yang nakal ada, tapi yang menawarkan konsep baru pinjaman online yang lebih mudah juga banyak. Ini yang harus seimbang disampaikan,” tegasnya.

(Kunthi Fahmar Sandy)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini