Rapat LRT Jabodebek, Menko Luhut: Masalah Tanah Belum Beres
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menggelar rapat koordinasi tentang proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.
Dalam rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Direktur Operasional II Adhi Karya Pundjung Setya Brata hingga Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro.
Menurut Luhut, rapat koordinasi tadi adalah terkait masalah lahan di Bekasi Timur yang masih mengganjal. Padahal lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan Depo Kereta LRT Jabodebek.
"Jadi (rapat) LRT itu masalah tanah. Ada beberapa tanah yang belum beres," ujarnya dalam acara afternoon tea di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Baca Juga: LRT Jabodebek Bakal Sepi Seperti di Palembang?
Menurut Luhut, sebenarnya lahan tersebut merupakan tanah milik PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Namun tanah tersebut ternyata sudah didirikan beberapa bangunan oleh warga.
Oleh karena itu pemerintah sedang mencari jalan keluar agar permasalahan tersebut bisa cepat selesai dan menguntungkan semua pihak. Dari pihak pemerintah tidak merasa dirugikan dan dari warga pun nantinya akan diberikan ganti rugi.
"Jadi kita harus ganti tentu ada biayanya," ucapnya.
Luhut menyayangkan mengapa pemerintah dalam hal ini Adhi Karya tidak segera mengurus sertifikatnya. Karena jika sudah diurus sejak awal maka tidak akan mungkin terjadi konflik seperti saat ini.
"Pemerintah maaf kenapa selama ini kenapa tidak disertifikasi. Tapi oke sudah kejadian," ucapnya.
Baca Juga: Prabowo Sebut LRT di Indonesia Lebih Mahal dari Negara Lain, Cek Faktanya
Meskipun begitu, Luhut menyebut jika hal ini ke depannya dijadikan pelajaran oleh pemerintah khususnya BUMN. Penyelesaian sengketa lahan ini juga nantinya akan termasuk percepatan sertifikasi tanah milik BUMN.
"Karena sekarang sudah butuh dan kebtuhan publik ya jadi nanti kami akan selesaikan," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
