Sri Mulyani: APBN 2019 Fokus Tingkatkan SDM

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 21 Februari 2019 10:16 WIB
https: img.okezone.com content 2019 02 21 20 2020891 sri-mulyani-apbn-2019-fokus-tingkatkan-sdm-mTJugjUVib.jpeg Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Yohana/Okezone

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pelaksanaan anggaran di kementerian atau lembaga (K/L) semakin membaik. Pada 2019, Kemenkeu selaku pengelola keuangan negara mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada 2019 menjadi tahun penting karena merupakan tahun terakhir dari kabinet kerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, fokus dari K/L adalah menjalankan rencana anggaran yang sudah disusun untuk bisa mencapai program-program yang dibuat. ”Tahun 2019, APBN disusun untuk mendorong investasi dan daya saing perekonomian melalui pembangunan SDM,” ujarnya pada rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran K/L 2019 di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Penerimaan Negara Baru Rp108 Triliun atau Setara 5%

Sri Mulyani memaparkan, volume belanja APBN tahun 2019 semakin meningkat, yaitu mencapai Rp2.461,1 triliun. Sementara penerimaan negara ditetapkan sebesar Rp2.165 triliun. ”Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.634,3 triliun atau naik 12,4% dari tahun lalu.

Hal ini membutuhkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya. Pembangunan fondasi SDM Indonesia yang kompetitif harus dimulai dari penguatan layanan dasar di tiga sektor utama, yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Pada 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar Rp415 triliun. Di bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp123,1 triliun dengan fokus utama menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta penerima.

sri mulyani

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp492,5 triliun di bidang pendidikan untuk perluasan akses Program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa, penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung kegiatan belajar 55,8 juta siswa, penyaluran beasiswa Bidikmisi bagi 471.800 mahasiswa; dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru bagi 1,4 juta guru.

Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah harus memberikan dukungan dalam bentuk alokasi belanja serta menjaga aspek implementasi dan tata kelola. Dengan begitu, alokasi belanja tersebut bisa dieksekusi secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Sri Mulyani mengatakan, komitmen pemerintah menginvestasikan APBN pada tiga sektor utama tersebut harus didukung oleh komitmen seluruh K/L serta partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaannya.

Kemenkeu juga akan memodernisasikan pelaksanaan anggaran agar bisa mendeteksi K/L yang tidak efisien dalam pengelolaan anggaran. ”Dengan sistem informasi ini kita harapkan feedback akan tepat waktu. Ini adalah suatu informasi yang power full bagi K/L untuk mengelola dan melaksanakan anggaran,” ujarnya.

Menkeu juga mengapresiasi serapan belanja K/L tahun 2018 serta pola eksekusi anggaran oleh satuan kerja (satker) K/L secara keseluruhan semakin baik. Capaian positif ini ditunjukkan oleh berkurangnya jumlah revisi anggaran dalam kewenangan pagu tetap dari 52.072 revisi pada 2017 menjadi 13.686 revisi pada 2018 atau turun hampir 73,72%.

Kemudian meningkatnya ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak dari 58,15% pada 2017 menjadi 80% pada 2018, meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan bersifat kontraktual dari 86,84% pada 2017 menjadi 91,99% pada 2018, dan meningkatnya ketepatan waktu dalam pengelolaan uang persediaan dari 80,79% pada 2017 menjadi 85% pada 2018.

”Ini mencerminkan bahwa K/L saat menyusun sudah melalui perencanaan sangat matang, sudah melakukan estimasi, bahkan sangat detail mengetahui mengapa mereka meminta anggaran dan untuk kegiatan apa,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Defisit APBN Januari 2019 Tembus Rp45,8 Triliun

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono mengatakan, membaiknya indeks pelaksanaan anggaran di K/L itu tidak terlepas dari membaiknya berbagai indikator yang memenuhi indeks tersebut.

Dengan menggunakan indeksasi dan skala kualitas dari 0-100, perkembangan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran agregat dari seluruh K/L yang dinilai selama tiga tahun terakhir (2016-2018) meningkat signifikan sebesar 67,17 (2016) menjadi 93,11 (2018).

Hal ini tidak terlepas dari upaya Kemenkeu dalam melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkesinambungan. ”Kedepan, sinergi dan upaya dari seluruh K/L dalam meningkatkan tata kelola pelaksanaan anggarannya harus semakin diperkuat. Kami tahun ini lebih awal menyelesaikan spending review guna menyusun APBN 2020,” katanya.

(Oktiani Edarwati)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini