Sirkuit MotoGP Dibangun di KEK Mandalika hingga Mengenal Status Tanah Milik Prabowo
Mengela HGU, Status Lahan Ratusan Hektare yang Dimiliki Prabowo
Dalam debat kedua calon presiden, terungkap jika Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki ratusan hektar (ha) tanah di Kalimantan dan Aceh. Fakta tersebut terungkap ketika capres petahana Joko Widodo mengungkap dalam debat tadi malam.
Adapun rincian tanah di Kalimantan Timur 220.000 hektar (ha). Sedangkan tanah yang dimiliki Prabowo di Aceh Tengah seluas 120.000 ha.
Hal tersebut pun langsung diakui oleh Prabowo terkait lahan yang dimilikinya. Namun Prabowo mengaku siap jika lahan tersebut dikembalikan kepada negara jika dibutuhkan sebab status dari tanah tersebut adalah Hak Guna Usaha (HGU).
"Tanah saya kuasai ratusan ribu hektare benar, itu HGU milik negara," ujarnya dalam debat Capres, kemarin di Jakarta.
Lantas apa pengertian HGU? Dan bagiamana syarat memiliki izin HGU seperti yang dimiliki Prabowo? Berikut Okezone telah merangkumnya.
Penggunaan lahan HGU sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang itu mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.
Dalam UU tersebut yang dapat memiliki HGU adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selain itu syarat untuk memiliki HGU adalah lahan di kawasan hutan yang akan diberikan HGU harus keluar dari status kawasan hutan.
Namun jika tanah yang akan dijadikan objek untuk diberikan sertifikat tersebut sudah dimiliki orang lain, maka harus terlebih dahulu diselesaikan. Termasuk jika tanah tersebut sudah terdapat bangunan milik orang lain.
Maka sebelum HGU diberikan harus diselesaikan terlebih dahulu. Termasuk juga membayar ganti rugi kepada pemilik tanaman atau bangunan tersebut.
Berdasarkan Pasal 28 PP Nomor 5 tahun 1996 mensyaratkan luas minimal lahan HGU adalah lima hektare (ha). Sementara itu, luas maksimal lahan yang diberikan HGU untuk perorangan adalah 25 ha
Sementara itu, berdasarkan pasal 29 PP Nomor 5 tahun 1996 menyebutkan, jangka waktu HGU paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. HGU dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak dengan syarat tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut.
Selain itu, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak, dan pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.
Setelah masa perpanjangan berakhir, pemegang hak dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama. Kendati demikian, pembaharuan harus memenuhi syarat yang sama dengan perpanjangan hak.
(Feby Novalius)
