Sri Mulyani Akui Kebijakan Pemerintah Populis
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kebijakan pemerintah yang populis merupakan hal yang wajar di negara demokrasi. Pasalnya, pemimpin negara demokrasi dipilih oleh masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan memang benar-benar berpihak pada masyarakat.
Dia menjelaskan, hal yang terpenting dari kebijakan populis adalah sifatnya berkelanjutan. Sehingga, bukan sekedar berpihak pada masyarakat, tapi mendorong perekonomian terus bertumbuh.
"Namun yang kemudian menjadi tantangan bagaimana kita bisa membuat suatu program yang memang connect dengan concern kebutuhan masyarakat. Namun tetap sustainable (berkelanjutan) dari sisi APBN-nya. Jadi tidak usah khawatir, kita populis tapi sustainable," kata dia dalam acara Economic Outlook: Prospek Ekonomi di Tahun Politik, Hotel Westin, Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Baca Juga: Ada Dana Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Sri Mulyani menyatakan, kebijakan populis diambil berdasarkan kebutuhan sebagian besar masyarakat. Meskipun, terkadang kebijakan tersebut belum tentu menjadi persoalan utama suatu negara.
