nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sri Mulyani Akui Kebijakan Pemerintah Populis

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 28 Februari 2019 15:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 02 28 20 2023997 sri-mulyani-akui-kebijakan-pemerintah-populis-lk4PWZpKvC.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Setkab)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kebijakan pemerintah yang populis merupakan hal yang wajar di negara demokrasi. Pasalnya, pemimpin negara demokrasi dipilih oleh masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan memang benar-benar berpihak pada masyarakat.

Dia menjelaskan, hal yang terpenting dari kebijakan populis adalah sifatnya berkelanjutan. Sehingga, bukan sekedar berpihak pada masyarakat, tapi mendorong perekonomian terus bertumbuh.

"Namun yang kemudian menjadi tantangan bagaimana kita bisa membuat suatu program yang memang connect dengan concern kebutuhan masyarakat. Namun tetap sustainable (berkelanjutan) dari sisi APBN-nya. Jadi tidak usah khawatir, kita populis tapi sustainable," kata dia dalam acara Economic Outlook: Prospek Ekonomi di Tahun Politik, Hotel Westin, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Baca Juga: Ada Dana Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Sri Mulyani menyatakan, kebijakan populis diambil berdasarkan kebutuhan sebagian besar masyarakat. Meskipun, terkadang kebijakan tersebut belum tentu menjadi persoalan utama suatu negara.

"Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, melihat kebutuhan masyarakat. Seperti bahan pokok yang murah dan segala sesuatu kalau bisa semurah mungkin, kalau bisa gratis. Itu memunculkan semua ide diberikan dalam harga yang sangat murah atau diberikan subsidi," paparnya.

Meski demikian, suatu negara tetap harus memikirkan kerberlanjutan di tengah kebijakan yang populis. Dia mencontohkan, Venzuela merupakan salah satu negara dengan kebijakan populis namun tak mampu mendorong kerbelanjutan ekonominya.

"Venezuela adalah contoh yang ekstrim, dia punya minyak banyak kemudian diberikan secara gratis kepada rakyat dan negera tetangga, sehingga ketika harga minyak jatuh, mereka bangkrut dan APBN bangkrut," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Susun RAPBN 2020, Sri Mulyani Dengar Masukan Pengusaha

Pada Indonesia, lanjutnya, infrastruktur menjadi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk jalan hingga pengairan. Hal ini yang membuat di bawah kepimpinan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk fokus pada pengembangan infrastruktur.

Selain itu, program pemerintah yang dinilainya cukup populis, yakni terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat dana pendidikan dan dana kesehatan.

"Tapi itu populis yang benar, karena tidak ada negara yang bisa maju tanpa ada pendidikan yang baik, tanpa kesehatan yang baik, atau dengan kesenjangan yang lebih tinggi," katanya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini