nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bos BP Batam Akui Banyak Aturan Berlaku Tanpa Sepengetahuan Sri Mulyani

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Selasa 05 Maret 2019 17:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 03 05 320 2026153 bos-bp-batam-akui-banyak-aturan-berlaku-tanpa-sepengetahuan-sri-mulyani-qRf5QnvC9p.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk membahas masalah yang dihadapi oleh kawasan Batam.

Kepala BP Batam Edy Putra Irawady menyatakan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah banyak aturan yang berlaku di kawasan Batam mengenai soal tata niaga yang tanpa sepengetahuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Kenyataannya, di Batam itu banyak sekali peraturan-peraturan yang tanpa sepengetahuan Menteri Keuangan itu berlaku," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

 Baca Juga: Menko Darmin Lantik Kepala BP Batam Baru untuk Menjaga Momentum Investasi

Persoalan tata niaga tersebut yakni kewajiban melaporkan komoditas hasil produksi maupun bahan baku untuk mencantumkan Laporan Surveyor (LS). Padahal dalam aturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak seluruh komoditas memerlukan syarat tersebut.

Dia menjelaskan, persoalan tata niaga ini membuat sejumlah investasi tidak berjalan dengan baik. Pasalnya, banyak aturan yang jadi berbenturan satu sama lain.

"Ada pipeline, yang sudah masuk tetapi sampai sekarang belum terwujud. Ternyata harus diperiksa dulu melalui LS, harus dites ulang. Padahal jelas-jelas baik PP 10, maupun Permenkeu 120 pasal 66 menyebut barang yang masuk ke dalam Batam itu belum berlaku tata niaga," katanya.

 Baca Juga: Peleburan BP Batam Dinilai Terburu-buru?

Oleh sebab itu, pihaknya mewajibkan ke depan soal tata niaga harus melapor terlebih dahulu kepada Kementerian Keuangan, supaya pengusaha mendapat arahan sesuai aturan yang berlaku. "Nah, kalau ada menteri yang mau melakukan tata niaga, tolong dikasih tahu Menteri Keuangan," kata Edy.

Sementara itu terkait tanah, masih ada sekitar 2.800 hektare (ha) yang sudah mendapatkan izin usaha namun masih mangkrak. Pihaknya pun akan melakukan mediasi untuk penyelesaiannya. "Tapi kalau sampai mediasi selesai tidak dilakukan (pembangunan usaha) maka kami tarik, karena mangkrak," kata dia.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini