Menko Darmin Ingatkan Pemda Jangan Buat OSS Tandingan
Terlebih saat ini tim Bank Dunia tengah berada di Indonesia untuk mengecek perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia untuk laporan Ease of Doing Business.
"Mohon bapak, ibu gubernur, bupati dan wali kota, kalau mau membuat sistem IT, buatlah untuk EoDB, jangan OSS karena malah tabrakan kerjaannya antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan sistem OSS yang dibuat pemerintah pusat meliputi sekitar 15-20 perizinan berusaha. Sementara EoDB yang lebih rinci berisi lebih dari 100 prosedur perizinan.
"Kalau dia (pemda) mau buat IT sendiri, mending buat lengkap. Dia (pemda) buat hanya empat izin, misalnya SIUP, TGP dan beberapa lainnya. Ya kalau begitu (lebih baik) jangan. Sudah 'overlap' habis-habisan itu," katanya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
