nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Presiden Jokowi: Kita Punya Teknologi Canggih, tapi...

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 12 Maret 2019 16:53 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 03 12 470 2028975 presiden-jokowi-kita-punya-teknologi-canggih-tapi-9HLomKtLxM.jpg Foto: Tenaga Konstruksi Dapat Sertifikat (Dok PUPR)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh tenaga konstruksi untuk meningkatkan kualitasnya khususnya berkaitan dengan teknologi digital. Apalagi saat ini kemajuan teknologi digital begitu cepat.

Contoh paling sederhana yang harus dikuasi adalah penggunaan alat-alat. Menurutnya, saat ini seluruh alat konstruksi sudah banyak yang memakai teknologi digital.

"Saya mengingatkan di tengah kemajuan teknologi ini kita harus meningkatkan SDM kita terutama di bidang konstruksi," ujarnya dalam acara penyerahan sertifikat tenaga konstruksi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Hadiah Pekerjaan ke Mahasiswa Itenas

Menurut Jokowi peningkatan ini sangat penting agar tenaga konstruksi menguasai alat-alat yang canggih. Jangan sampai alat-alat canggih ini nantinya kembali digunakan dan dioperasikan oleh orang asing.

"Percuma kita punya teknologi canggih dan paling baru tapi tidak ada orang Indonesia yang mengoperasikan," ucapnya.

Menurut Jokowi, peningkatan Sumber Daya Manusia ini juga sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga konstruksi dalam negeri. Bahkan tidak memungkinkan jika tenaga konstruksi lokal bisa go internasional.

"Ini mengupgrade SDM kita. Tanpa itu kita ditinggal negara lain kita kalah kompetisi dengan negara lain. Kita harus membekali membuat SDM kita ahli dan handal berani berkompetisi baik di dalam negeri maupun di luar," jelasnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Kemajuan Pembangunan RI Ada di Tangan Tenaga Konstruksi

Oleh karena itu lanjut Jokowi, pemerintah akan melakukan percepatan sertifikasi tenaga konstruksi. Bahkan, pemerintah juga merencanakan untuk memberikan pelatihan ke luar negeri kepada tenaga konstruksi lokal.

Proses sertifikasi sendiri nantinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Pihak swasta dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dituntut untuk membantu proses sertifikasi.

"Akan kita mulai depan tahun ini dan tahun depan akan besar-besaran. Baik dari BUMN maupun swasta. Ada yang di dalam negeri ada yang kita kirim keluar. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang kita kirim," jelasnya.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini