nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Di Jerman, Sertifikat Tenaga Konstruksi Lebih Dihargai Dibandingkan Ijazah

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 12 Maret 2019 17:53 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 12 470 2029004 di-jerman-sertifikat-tenaga-konstruksi-lebih-dihargai-dibandingkan-ijazah-HohEtQonmS.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mendorong percepatan sertifikasi bagi para tenaga kerja konstruksi baik yang ahli maupun terampil. Sebab menurutnya, program ini sangat positif bagi kesejahteraan tenaga konstruksi.

Bahkan menurut Jokowi, di negara maju seperti Jerman, sertifikat merupakan syarat wajib untuk melamar kerja. Pentingnya sertifikat bahkan menjadi syarat utama dibandingkan ijazah.

"Saya kira di negara-negara lain yang saya contohkan kayak di Jerman, sertifikat keahlian ini lebih dihargai dibandingkan ijazah," ujarnya di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Baca Juga: Presiden Jokowi: Kita Punya Teknologi Canggih, tapi...

Menurut Jokowi, dengan sertifikat ini akan mempermudah pekerja konstruksi untuk mendapatkan pekerjaan. Karena keahliannya secara otomatis akan dilirik oleh kontraktor-kontraktor dalam negeri.

Lewat sertifikat juga, seseorang dapat diketahui sejauh apa kemampuannya dalam melakukan pekerjaan konstruksi. Sebagai salah satu contohnya adalah, dalam hal pengelasan, pengukuran bidang lahan, juru gambar, desain jalan, hingga studi pengembangan kawasan.

"Sehingga yang diperlukan itu keterampilannya. Terampil mengerjakan sesuatu tidak," ucapnya.

Mantan Walikota Solo itu juga menyebut jika dengan sertifikat ini memberikan jaminan kepada proyek infrastruktur yang dibuat. Karena ditangani oleh orang orang internasional maka hasilnya pun akan maksimal.

"Penting memberikan keunggulan jaminan profesionalisme, mutu akuntabilitas di setiap pekerjaan yang kita miliki," kata Jokowi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Beri Hadiah Pekerjaan ke Mahasiswa Itenas

Sebagai informasi, Pada tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan 212.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat melalui program pelatihan dan sertifikasi reguler, maupun jalur vokasional (sebanyak 16.000 orang) atas anggaran APBN, dan 300.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat melalui LPJK dan sumber dana lainnya. Dengan demikian tahun ini Kementerian PUPR menargetkan 512.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2018, jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi adalah sebesar 192 ribu tenaga kerja dengan rata-rata setiap tahun menghasilkan 50 ribu tenaga kerja. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaku pembina jasa konstruksi Indonesia terus berupaya memenuhi target peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi hingga 10 kali lipat, sebagaimana yang disampaikan Presiden RI saat memberikan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Ji-Expo Kemayoran, Oktober 2018 lalu. Hal tersebut juga sesuai amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 Tahun 2017.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini