Share

Perbanyak Unicorn, Ini Lembaga yang Cocok Kelola Dana Riset Abadi

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 13 Maret 2019 14:52 WIB
https: img.okezone.com content 2019 03 13 320 2029394 perbanyak-unicorn-ini-lembaga-yang-cocok-kelola-dana-riset-abadi-RwreRpEmd3.jpg Foto: India Today

JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk dana bergulir untuk pengelolaan riset dan pengembangan (Research and Development/R&D). Sebelumnya, kritik terhadap jumlah dana R&D di Indonesia ini sempat mencuat di cuitan CEO Bukalapak Achmad Zaky belum lama ini.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pembentukan dana riset abadi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung lahirnya inovasi baru. Inisiatif pembentukan dana itu disebutnya dapat mendukung pemerintah untuk mendukung lebih banyak perusahaan rintisan (startup) teknologi di dalam negeri yang tumbuh menjadi unicorn.

 Baca Juga: Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Anggaran Kembangkan Unicorn

Sri Mulyani mengatakan kajian pembentukan dana itu masih dilakukan bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mengindentifikasi kembali kebutuhan anggaran riset yang diperlukan di dalam negeri. Secara bersamaan, pemerintah juga masih mengkaji institusi yang akan berperan sebagai pengelola dana tersebut.

"Kajian endowment fund di bidang R&D itu masih terus kami lakukan untuk memutuskan bentuknya seperti apa dan institusi mana yang akan mengelola. Pengelolaan endowment fund untuk R&D itu bisa dilakukan seperti beasiswa LPDP," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (13/3/2019).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, dana riset abadi yang dicanangkan pemerintah harusnya tak terpisah di setiap kementerian dan lembaga. Menurutnya, harus ada lembaga yang menjadi koordinator penggunaan dana riset abadi tersebut.

“Kita kan punya BPPT dan LIPI untuk riset dan penelitian. Jadi menurut saya, dana riset abadi ini dikoordinasikan oleh lembaga yang khusus riset dan pengembangan seperti BPPT atau LIPI. Jadi tidak ada lagi lembaga-lembaga atau kementerian yang memegang dana itu kecuali lembaga yang ditunjuk,” kata Enny.

 Baca Juga: Tak Lagi Mitos, Startup Menjelma Jadi Unicorn di Dunia Ada 325

Enny menegaskan seluruh kegiatan inovasi pasti memerlukan riset, terutama dunia digital atau startup. Namun, lanjutnya, pemerintah hingga saat ini belum juga membuat payung hukum terkait dunia digital.

“Itu tidak beres-beres. Dalam setiap kebijakan harus ada pertimbangan yang matang. Apalagi harus melalui riset yang memiliki nilai tambah tinggi untuk perekonomian,” katanya.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini