nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengenaan Pajak Parkir di Lembaga Pendidikan Mendapat Protes dari Pihak Kampus

Hambali, Jurnalis · Sabtu 16 Maret 2019 14:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 03 16 470 2030821 pengenaan-pajak-parkir-di-lembaga-pendidikan-mendapat-protes-dari-pihak-kampus-CBGAcExL1A.jpeg Kantor Rektorat Kampus Universitas Pamulang (Foto: Hambali/Okezone)

TANGERANG SELATAN - Keputusan Pemerintah Daerah Tangerang Selatan untuk mengenakan pajak parkir di Kampus mendapatkan protes dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari pihak Universitas Pamulang

Dosen Pasca Sarjana Universitas Pamulang, Doktor Bachtiar Baetal mengatakan, upaya menggenjot pajak daerah lewat penerapan pajak parkir di lembaga pendidikan atau perguruan tinggi dirasa kurang tepat. Sebab bisa memunculkan beban baru bagi mahasiswa sebagai konsekuensi atas diberlakukannya pajak parkir tersebut.

Menurutnya, objek pajak parkir pada dunia pendidikan harus dibedakan dengan objek pajak parkir di fasilitas komersial. Apalagi jika dipahami lebih dalam, lembaga pendidikan berkontribusi pula menjalankan program pemerintah.

"Adanya lembaga pendidikan seperti kampus atau perguruan tinggi itu kan sebenarnya membantu pemerintah juga menjalankan amanat dalam menjamin pendidikan bagi warga negara. Jadi harus dibedakan, mereka itu bukan objek komersil," katanya kepada wartawan di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Jumat (15/3/2019) sore.

Dia mencontohkan kasus yang kini dialami Universitas Pamulang (Unpam). Dimana Pemkot Tangsel melalui dinas terkait, menyurati tentang pemberlakukan pajak parkir sebesar sekira 25 persen. Dengan begitu, maka nantinya akan muncul tarif parkir yang dibebankan kepada mahasiswa.

"Selama ini kan mahasiswa, dosen, masuk bebas saja, hanya perlu tapping (menempel) kartu. Setahu saya dosen gratis, karena ini dikelola sendiri. Sekarang sudah disurati oleh Pemkot soal pemberlakuan pajak parkir sebesar 25% dari total pendapatan parkir, ini nanti akan berdampak pada hal lainnya, tentunya juga mahasiswa mulai resah jika dikenakan tarif parkir," sambung Bachtiar.

Memang upaya pemerintah daerah kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan objek pajak parkir baru patutu diapresiasi sebab tujuannya untuk mendongkrak pendapatan negara.Namun hal demikian tak bisa dipukul rata bisa diterapkan di semua lembaga pendidikan.

"Nggak bisa dipukul rata, kalaupun mau diberlakukan pajak parkir bisa dilihat karakteristik kampusnya. Misalnya Unpam, ini kan kampus yang biayanya juga sangat terjangkau, semua strata sosial bisa kuliah disini, mahasiswanya puluhan ribu. Harusnya dipertimbangkan juga kalau mau menerapkan pajak parkir disini, ada kebijaksanaan dari Pemkot," jelasnya lagi.

Kebijaksanaan itu, diterangkan Bachtiar, bisa berupa pengurangan jumlah pajak atau bahkan pembatalan sama sekali. Hal demikian sama seperti insentif yang diberikan kepada stake holder yang turut berkontribusi kepada program pemerintah daerah.

"Kan kebijakan insentif seperti itu bisa diberikan kepada pihak yang berkontribusi kepada Pemkot. Begitupun dalam hal ini pajak parkir di kampus bisa saja dikurangi, atau dihapuskan sama sekali, karena kampus atau lembaga pendidikan itu kan berkontribusi juga bagi pemerintah. Jadi saya melihat, diskresinya ada di Ibu Wali Kota untuk mengurangi atau menghapus ketentuan itu, dan itu sah-sah saja," tegasnya.

Sementara itu, salah satu mahasiswa Unpam bernama Supriyatna menyebutkan, jika para mahasiswa akan menolak jika parkiran kampus dikenakan tarif parkir kendaraan layaknya sarana komersil. Menurut dia, nantinya mahasiswa tak lagi leluasa beraktifitas di dalam kampus karena tarif parkir akan dihitung per jam.

"Pasti terganggu, namanya mahasiswa banyak kegiatan di dalam kampus. Kalau sudah di jadikan objek pajak parkir seperti itu ya bawaannya nggak mau lama-lama parkir di dalam kampus. Saya yakin semua teman-teman akan bergerak menentang kalau sampai diterapkan seperti itu," ucap mahasiswa Fakultas Hukum Unpam itu.

Sebagai informasi, Berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pemerintahan daerah tentu berlomba mencari objek baru yang bisa mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan pajak yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan untuk kepentingan daerah itu sendiri. Dimana diketahui, pajak atas penyelenggaraan tempat parkir adalah sektor potensial dalam peningkatan penerimaan pajak daerah

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini