Komisi VII Panggil BPH Migas hingga Bos Pertamina, Ada Apa?
JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak pemerintah dan juga badan usaha yang menjalankan bisnis gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Dari pantauan Okezone, Senin (18/3/2019), pihak pemerintah dihadiri Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fansrullah. Sementara pihak badan usaha dihadiri oleh Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi AKR Corporindo dan beberapa pejabat terkait.
Baca Juga: Mau Usaha SPBU, Swasta Wajib Bangun Kilang Minyak
Rapat hari ini sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam. Ridwan sendiri memutuskan jika RDP pada hari ini dilangsungkan terbuka
"Kami membuka RDP Kepala BPH Migas, PT. Pertamina dan RDPU dengan PT AKR Corporindo dan perusahaan niaga gas dan BBM. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum," ujarnya membuka rapat di Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI, Jakarta, Senin (18/3/2019).
Dalam rapat kali ini, komisi VII hanya ingin mendengarkan mengenai kinerja dari BPH Migas. Khususnya terkait verifikasi badan usaha pemegang izin usaha di bidang minyak dan gas bumi.
"Kita ingin tahu aja BPH Migas ini ada kerjanya atau tidak," ucap Ridwan.
Baca Juga: Menteri Rini Senang dengan Perkembangan Digitalisasi SPBU
Sementara itu, dalam paparannya Kepala BPH Migas Fansrullah memaparkan kinerja penyaluran BBM dari perusahaan yang mendapatkan izin. Selain itu, juga Fansrullah memaparkan penyaluran gas yang dilakukan oleh badan usaha. Tak hanya itu, BPH Migas juga memaparkan jumlah perusahaan yang sudah membayar iuran.
(Dani Jumadil Akhir)
