nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rp12,2 Triliun Dianggarkan untuk Bangun Perbatasan

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 19 Maret 2019 12:21 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 03 19 320 2032009 rp12-2-triliun-dianggarkan-untuk-bangun-perbatasan-kiUznG2IcZ.jpeg Uang Rupiah. Foto: Ilustrasi Okezone

MOROTAI – Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp12,2 triliun untuk pembangunan perbatasan pada 2019 ini. Anggaran tersebut tersebar di 27 kementerian/lembaga.

Anggaran yang secara rutin digelontorkan sejak 2015 diharapkan membuat wilayah perbatasan menjadi lebih baik. “Saya mengharapkan semakin besar anggaran yang disalurkan ke wilayah perbatasan, sasaran untuk menjadikannya sebagai garda terdepan NKRI semakin terwujud,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat acara pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2019 di Kantor Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, kemarin. Total anggaran yang digelontorkan untuk wilayah perbatasan Rp12,2 triliun.

Anggaran terbanyak ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni Rp7.773.798.113.000. Anggaran terbesar kedua ada di Kementerian Pertanian (Kementan) , Rp1.112.001.543.056. Disusul Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp833.962.240.000, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp503.468.660.000, dan Kementerian Sosial (Kemensos) Rp437.332.985.000. “Pembangunan ini tidak akan terlaksana jika tidak ada anggaran. Anggaran untuk pembangunan tidak akan terjadi kalau Presiden tidak mengalokasikan. Dan, keberanian menyisihkan anggaran untuk pembangunan perbatasan ini yang luar biasa,” ungkapnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Instruksikan Percepat Pembangunan 11 PLBN Terpadu, Ini Daftarnya

Wiranto yakin besarnya anggaran yang dikucurkan ke daerah perbatasan membuat banyak proyek yang dapat dibangun. Dengan begitu, cita-cita mewujudkan wilayah perbatasan sejajar dengan wilayah pusat akan terealisasi. “Saya kira Presiden ingin kondisi masyarakat perbatasan tidak boleh berbeda dengan masyarakat perkotaan,” ujarnya. Dia mengatakan pembangunan perbatasan melalui program Gerbangdutas telah menunjukkan hasilnya. Secara bertahap wilayah perbatasan sudah mulai bisa terbebas dari keterisolasian dan ketertinggalan. Tanpa ada Gerbang dutas, pembangunan perbatasan tidak akan semasif saat ini.

“Melalui pemenuhan layanan dasar antara lain transportasi, energi listrik, komunikasi pendidikan dan kesehatan. Lalu ada pengembangan perekonomian berbasis sektor, produk unggulan dan penguatan pengamanan batas wilayah melalui pembangunan pos lintas batas negara (PLBN),” tuturnya. Wiranto menyebut Kabupaten Pulau Morotai sebagai salah satu wilayah daerah perbatasan yang cukup sukses melakukan akselerasi pembangunan. Hal ini merupakan hasil dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sangat baik. Dia berharap Kabupaten Morotai dapat menjadi contoh wilayah perbatasan lain.

rupiah

“Namun, tentu bahwa membangun dari pinggir belumlah selesai dan harus dilanjutkan. Hal ini dengan harapan semua wilayah perbatasan dapat menikmati apa yang kita sebut sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya. Pelaksana Tugas (Plt) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro mengatakan, kegiatan pencanangan Gerbangdutas merupakan tanda dimulainya pembangunan perbatasan tahun 2019. Dia berharap Gerbangdutas ini dapat mendorong percepatan pembangunan di 13 provinsi dan 41 kabupaten/kota wilayah perbatasan di Indonesia.

“Gerbangdutas ini merupakan tanda dimulainya pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk pembangunan di perbatasan 2019 dengan alokasi Rp12,229 triliun yang tersebar pada seluruh wilayah perbatasan Indonesia,” ujarnya. Suhajar juga berharap momen ini dapat mendorong pemerintah daerah kawasan perbatasan dapat membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). Hal ini pun harus berpedoman pada aturan yang ada.

“Tema tahun ini adalah sinergi pusat daerah untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda depan NKRI. Maksud pelaksanaan ini untuk menyosialisasikan kebijakan dan program pembangunan perbatasan negara, termasuk juga menyerap aspirasi untuk mengidentifikasi masalah pengelolaan perbatasan negara,” tuturnya. Sementara itu, Bupati Kabupaten Pulau Morotai Benny Laos mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan Gerbangdutas. Dia menyebut berbagai fasilitas dasar di Kabupaten Pulau Morotai sudah banyak terbangun.

Seperti diketahui tahun ini Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan anggaran sebanyak Rp778 miliar dari 17 kementerian/lembaga. “Kementerian PUPR telah membangun 193 km jalan nasional. Lalu telah tuntas jalan strategis nasional 77 km, dan yang belum 40 km. Sudah dibangun juga 43 jembatan, jaringan irigasi ,rumah susun tenaga medis, rumah layak huni, sanitasi dan lainnya. Tahun ini akan dituntaskan 7 puskesmas. Dan tahun depan rumah sakit,” paparnya. Namun, dia berharap agar ada pembukaan moratorium pembangunan gedung perkantoran. Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Pulau Morotai baru memiliki 30% gedung perkantoran.

“Kami juga meminta ada depot pertamina dan avtur. Lalu penambahan rute tol laut, serta pengembangan pelabuhan menjadi pelabuhan internasional,” harapnya.

(Dita Angga)

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini