Pemanfaatan Data Lapan Menghemat Anggaran K/L hingga Rp13 Triliun
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menggandeng Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dalam memanfaatkan sains juga teknologi penerbangan dan antariksa untuk mendukung kebijakan prioritas nasional.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan Kepala Lapan Thomas Djamaluddin. Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani yang kemudian akan dituangkan kembali dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
“Kerjasama ini diharapkan dapat memanfaatkan data yang jadi referensi dasar dalam pengambilan kebijakan prioritas nasional. Karena kebijakan yang tepat membutuhkan data yang valid dan akurat,” ujar Susiwjono dalam acara penandatanganan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Dana Abadi Kebudayaan Minimal Rp5 Triliun
Susi menjelaskan, nota kesepahaman ini akan menjadi landasan untuk mendukung percepatan program prioritas nasional seperti Percepatan Kebijakan Satu Peta, Moratorium Sawit, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, dan Online Single Submission (OSS).
Program-program tersebut dapat mengatasi permasalahan lintas sektoral kementerian dan lembaga (K/L), juga pemerintah daerah. Manfaat lainnya adalah untuk meningkatkan kepastian berusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini tidak hanya memuat tentang pemanfaatan dan diseminasi hasil penelitian, namun juga terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia di seluruh aspek pekerjaan bersama, serta pemanfaatan fasilitas dan sarana prasarana kedua belah pihak.
Sementara itu, Kepala Lapan Thomas Djamaluddin menyoroti efisiensi yang dapat dicapai dengan adanya kebijakan satu pintu dalam memanfaatkan layanan citra satelit dari Lapan untuk digunakan seluruh K/L. Menurutnya, dengan memanfaatkan layanan dari LAPAN, Indonesia bisa menghemat anggaran negara hingga Rp13 triliun.
“Kalau dihitung nilai ekonominya, kita bisa menghemat sekitar tiga triliun untuk tahun 2015, lima triliun untuk tahun 2016, tujuh triliun untuk tahun 2017, dan tiga belas triliun untuk tahun 2018.
Jadi, termasuk dengan adanya nota kesepahaman ini, kita berkontribusi dalam penghematan anggaran yang jumlahnya luar bisa,” kata Thomas.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
