nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penataan Trotoar DKI Jakarta Dikebut

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2019 10:50 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 21 470 2032965 penataan-trotoar-dki-jakarta-dikebut-e6tje7TFnM.jpeg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta terus mengebut penataan trotoar di lima wilayah Jakarta. Penataan trotoar di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan masuk kegiatan strategis daerah dengan anggaran mencapai Rp175 miliar. Anggaran ini lebih besar dari penataan jalur pedestrian di wilayah lain yang hanya Rp25 miliar hingga Rp35 miliar.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan penataan trotoar di lima wilayah Jakarta akan dimulai pada Mei mendatang. ”Penataan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan masuk kegiatan strategis daerah yang menjadi skala prioritas,” ujarnya, kemarin.

Desain penataan trotoar di Jakarta tentu meniru penataan trotoar di Jalan Sudirman-MH Thamrin. Adapun perbedaan penataan trotoar yang masuk kegiatan strategis daerah karena penyelesaiannya satu kawasan mempertahankan destinasi wisata di sekitarnya termasuk skala prioritas menghubungkan kawasan terintegrasi atau Transit Oriented Development (TOD).

”Sebenarnya sama saja penataan trotoar yang masuk kegiatan strategis daerah dengan bukan kegiatan strategis daerah. Hanya saja, yang kegiatan strategis daerah penyelesaiannya satu kawasan. Sedangkan yang non itu spot-spot lajur jalan.

Baca Juga: Saingi Singapura, Paris dan Hong Kong Jadi Kota Termahal di Dunia

Ke depan wilayah lain juga akan dibuat kegiatan strategis daerah,” kata Hari. Adapun titik-titik penataan trotoar di Jakarta Pusat, yakni kawasan Senen meliputi Jalan Kramat Raya hingga Jalan Senen Raya; kawasan Cikini meliputi Jalan Cikini Raya, Jalan Pegangsaan Timur, Jalan Pegangsaan Barat, Jalan Pangeran Diponegoro, serta Jalan Raden Saleh Raya; kawasan Kemang Jakarta Selatan meliputi Jalan Kemang Raya; dan kawasan Kuningan hingga Tebet meliputi Jalan Prof Dr Satrio dan Jalan Casablanca.

”Itu skala prioritas seperti di Jalan Kemang Raya yang merupakan salah satu pusat kuliner dan wisata di Jakarta,” ungkapnya. Untuk penataan trotoar di Jakarta Utara, yakni kawasan Sunter meliputi Jalan Danau Sunter Selatan, Jalan Sunter Jaya, Jalan Sunter Jaya 1; dan kawasan Penjaringan di Jalan Jembatan Tiga.

Dua lokasi penataan trotoar di Jakarta Barat, yakni kawasan Grogol, tepatnya Jalan Prof Dr Latumenten, dan kawasan Tomang di Jalan Tomang Raya. Sementara penataan trotoar di Jakarta Timur akan dilakukan di kawasan Jatinegara di Jalan Otto Iskandardinata dan kawasan Cililitan di Jalan Mayjen Sutoyo.

”Anggaran penataan trotoar di Jakarta Utara sebesar Rp35 miliar. Sementara di Jakarta Barat dan Jakarta Timur masing-masing Rp25 miliar,” kata Hari. Ketua Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Safrudin menuturkan, untuk mewujudkan kota layak huni itu idealnya dengan walk ability index yang memadai serta masuk agenda strategis pembangunan kota. Sebab akan ideal lagi apabila pembangunan fasilitas pejalan kaki bisa merata dan berimbang ke seluruh wilayah kota.

trotoar

”Trotoar dan fasilitas pejalan kaki idealnya harus ada supaya pemerataan dalam waktu hampir bersamaan. Trotoar tidak perlu mewah. Cukup sederhana, namun memenuhi syarat agar walkable (mudah diakses oleh siapa pun termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas), permukaan kesat, tidak patah-patah dan penuh rintangan/lubang, serta menyeluruh ke berbagai pelosok kota,” ujar Ahmad.

Dia menyayangkan penataan trotoar yang sudah selesai seperti di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ternyata diokupasi pedagang kaki lima (PKL) dan parkir kendaraan. Idealnya trotoar harus aman, nyaman, bersih dari PKL, parkir kendaraan, serta ditanami pepohonan.

Menurut dia, trotoar yang sudah dilebarkan saat ini harus disterilkan dan ditambah fasilitas pohon. Pengerjaan di lapangan juga harus terkoordinasi dengan berbagai pihak bukan hanya Dinas Bina Marga saja. Masyarakat tidak mau tahu bagaimana aparatur bekerja mensterilkan jalur pedestrian.

Mereka hanya ingin kenyamanan berjalan di trotoar tanpa diokupasi PKL dan parkir liar. ”Harusnya pihak terkait lainnya siap ketika trotoar ditata. Misalnya PKL harusnya Dinas UMKM dan Perdagangan telah siap untuk penataan PKL. Selama ini mereka hanya bekerja menyalurkan bantuan ke pedagang pembinaan, tapi PKL di trotoar tidak bisa ditata,” ujar Ahmad.

(Bima Setiyadi)

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini