nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

RI Menangi Perkara Arbitrase Internasional

Koran SINDO, Jurnalis · Jum'at 29 Maret 2019 09:37 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 29 320 2036499 ri-menangi-perkara-arbitrase-internasional-bhIQbppvd0.jpg Ilustrasi Hukum (Foto: Reuters)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil memenangkan perkara arbitrase internasional di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd.

Sejumlah pihak mengapresiasi prestasi ini, mengingat rivalnya yakni perusahaan besar Churchill Mining Plc asal Inggris dan Planet Mining Pty Ltd asal Australia. Yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengadvokasi kasus ini sekaligus menegaskan penegakan hukum sektor investasi di Tanah Air.

Pola kerja sama antar lembaga yang digagas Kemenkumham untuk mengadvokasi kepentingan negara ini harus diterapkan sebagai pijakan baru. Terlebih saat ini Indonesia tengah melakukan penataan besar di sektor tambang. Di mana pasti banyak pihak yang merasa dirugikan kemudian izin-izinnya dicabut pemerintah.

“Positif. Artinya memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan dan hak, serta jaminan bagi para investor,” ujar Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno.

Baca Juga: Perkara Konstruksi Paling Banyak Ditangani Arbitrase Indonesia

Dia menegaskan, kemenangan pemerintah RI di arbitrase tidaklah mudah. Butuh proses panjang, tapi kerja sama antar beberapa lembaga bisa memenangkan gugatan. Senada disampaikan Pakar Hukum Pertambangan dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi.

Dia mengapresiasi kenyataan ini karena Indonesia menang melawan korporasi-korporasi raksasa. Menurut dia, prestasi pemerintah adalah berhasil membuktikan bahwa perusahaan tersebut melakukan pemalsuan dokumen.

Inilah yang mengakibatkan, dalam perkara itu, mahkamah internasional menolak gugatan arbitrase dari perusahaan tambang yang terdaftar di London, yang ingin mendapat kompensasi USD1,3 miliar dari pemerintah Indonesia karena membatalkan izin tambang batu bara yang di palsukan oleh mitra bisnisnya di negara ini.

Berdasarkan pengamatannya, Kementerian ESDM dengan Kemenkumham berperan cukup baik dalam kasus ini. “Dalam kasus ini saya lihat sudah cukup baik dari Dirjen AHU, Dirjen Minerba, dan Kejaksaan sudah cukup baik koordinasinya,” ucap Ahmad.

Karena itu, Ahmad mengingatkan bahwa ke depan harus ada langkah perbaikan yang per lu dilakukan. Sebab meski IUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah, biasanya yang menjadi tergugat tetap pemerintah pusat. Ia menambahkan, ke depan perlu ada kehati-hatian saat mengeluarkan IUP.

hukum

Menurut dia, IUP seharusnya diperiksa dan diawasi oleh ESDM agar tidak terulang lagi kasus-kasus di mana Indonesia digugat ke arbitrase internasional. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, kemenangan yang diperoleh Pemerintah Indonesia dalam forum ICSID ini sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan para penggugat. Wakil Ketua Komisi VII DPR Tamsil Linrung mengapresiasi keberhasilan pemerintah pada per kara arbitrase melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd.

Menurut dia, Indonesia dalam posisi yang benar dan memang berkewajiban membatalkan izin tam bang itu dengan mempertimbangkan banyak aspek. “Kita harus mengapresiasi mahkamah internasional yang telah menjalankan kewajibannya membuat keputusan yang tepat dan adil,” katanya.

Ke depannya, Tamsil ini mendorong pemerintah lebih berani untuk mengevaluasi beberapa perusahaan tambang lainnya. Caranya, dengan mengambil putusan yang sama, yakni membatalkan perizinan yang telah diberikan bila terdapat pelanggaran yang dilakukan.

(Sudarsono)

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini