nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Reaksi Bos OJK Tanggapi DPR Kaji Undang-Undang Fintech

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 02 April 2019 18:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 02 320 2038365 reaksi-bos-ojk-tanggapi-dpr-kaji-undang-undang-fintech-DgiEQNwn5j.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berencana membentuk Undang-Undang (UU) khusus transaksi online. UU baru ini dibuat untuk melindungi konsumen serta memberikan manfaat bagi negara lewat pajak yang bayarkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, perusahaan apapun jika sudah mengarahan kepada profit maka memang sudah seharusnya membayarkan kewajibannya (pajak). Namun saat ditanyai apakah UU ini mendesak atau tidak, dirinya enggan berkomentar lebih banyak.

"Saya rasa prinsipnya mau melalui fintech atau tidak, adalah wajib pajak itu jelas apabila mendapatkan manfaat atau keuntungan dalam usaha baik fintech tidak fintech adalah wajib membayar pajak," ujarnya saat ditemui di Kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

 Baca Juga: Demi Penerimaan, Transaksi Online Bakal Kena Pajak

Menurut Wimboh yang sedang dicarikan skemanya adalah bagaimana teknis pengenaan pajaknya. Karena harus diakui bisnis online seperti e-commerce dan fintech ini sangat berbeda dengan industri keuangan konvensional lainya.

"Tinggal bagaimana tekniknya. Makanya setiap usaha fintech maupun tidak fintech, e-commerce maupun biasa, itu sama di UU jelas. Kalau fintech tentu bagaimana koleksinya. Itu berbeda. Itu yang barangkali kita pikirkan," katanya.

Meskipun begitu lanjut Wimboh, saat ini OJK terus mengawasi industri baru ini. Karena memang butuh pengawasan ekstra mengingat industri ini belum memiliki Undang-Undang yang mengaturnya.

"Tidak ada undang-undang kita tetap menjalankan tugas," ucapnya.

 Baca Juga: Marak Pinjaman Online Ilegal, DPR Kaji Usulan UU Fintech

Sebagai informasi sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mewacanakan untuk membuat satu aturan baru tentang transaksi online. Aturan tersebut nantinya akan berupa Undang-Undang.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, aturan tersebut bertujuan untuk menarik pajak dari seluruh transaksi online. Artinya belanja online, Fintech hingga jasa titip atau yang biasa di sebut jastip akan terkena pajak.

"Memang sedang distressing adalah bagaimana kita bisa menarik manfaat bagi negara ini berbagai transaksi online yang terjadi di negara ini," ucapnya.

Menurut Bamsoet sapaan akrabnya, selama ini belum ada aturan khusus untuk mengenakan pajak kepada Transaksi online. Padahal perkembangan industri ini sangat pesat sekali.

 Baca Juga: Fintech Ilegal Harus Ditindak Tegas

Bahkan industri menjadi salah satu pesaing utama dari bisnis-bisnis konvensional. Sehingga banyak sekali nilai triliunan rupiah terbuang dan tidak masuk kepada kas negara.

"Selama ini kita belum bisa menjangkau, tetapi dalam waktu dekat kita sedang membahas dengan pemerintah agar triliunan transaksi di sini bisa kita tarik pajaknya sehingga ada tambahan pemasukan bagi negara," katanya.

(dni)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini