nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pasca-Tsunami, 21.000 Hunian Tetap Dibangun di Sulteng

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 08 April 2019 14:43 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 04 08 470 2040562 pasca-tsunami-21-000-hunian-tetap-dibangun-di-sulteng-Zv1xO5TIlL.jpg Ilustrasi: Foto Okezone

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun hunian tetap untuk korban bencana tsunami dan gempa bumi di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Rencanannya akan ada sekitar 21 ribu hunian tetap (huntap) yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, pembangunan hunian tetap ini sendiri masih dalam tahap pembahasan. Namun di targetkan hunian tetap ini sudah bisa rampung pada 2020.

"Dalam Inpres yang diberikan, kami diberi waktu dua tahun untuk melakukan pembangunan pemulihan daerah ini dari bencana. Untuk tempat tinggal sendiri, kami sedang membangun huntara dan huntap. Kemungkinan kita harus membangun 21 ribu huntap," ujarnya dalam acara paparan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/4/2019).

 Baca Juga: Hunian Sementara Korban Bencana Sulteng Capai 629 Unit

Nantinya hunian tetap tersebut diperuntukan bagi mereka yang memiliki wewenang hunian di sana. Artinya bagi mereka yang belum memiliki rumah tinggal atas nama sendiri seperti misalnya ngekos ataupun ngontrak tidak akan dibangun hunian tetap.

Nantinya, hunian tersebut akan dibangun dengan type 36. Sedangkan harganya nantinya akan dipatok dengan harga Rp50 juta per rumahnya dan di konsep dengan rumah tahan gempa.

"Huntap tanah 150 meter persegi rumah type 36 lengkap pengolahan air minum air limbah. Desain selesai kita langsung," katanya.

Mengenai status rumah itu sendiri lanjut Arie, pihaknya tidak mengetahui apakah nantinya akan bersifat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Sebab menurutnya, yang berkompeten untuk menentukan hal tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

 Baca Juga: Masalah Lahan hingga Budget Jadi Kendala Pembangunan Huntara di Palu

Meskipun begitu, Arie memastikan jika nantinya rumah tersebut akan memiliki sertfikat tanah. Sertifikat tanah tersebut akan diberikan secara gratis oleh pemerintah kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Skemanya yang tadinya HGU dan HGB karena dia habis masa berlakunya dan ada potensi yang ditelantarkan akan diambil alih menjadi milik pemerintah. Setelah itu akan dibagi-bagi gratis. Mengenai akan diberikan HGU atau HGB itu bukan saya yang berkompeten menjawabnya," katanya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mencari beberapa developer ataupun pihak lain yang akan membantu pembangunan rumah tetap tersebut.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini