nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Satgas Khusus Dibentuk Hadapi Diskriminasi Sawit Uni Eropa

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Kamis 18 April 2019 18:51 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 18 320 2045323 satgas-khusus-dibentuk-hadapi-diskriminasi-sawit-uni-eropa-LL9Da3qKeW.jpg Foto: Ist

JAKARTA - Pemerintah akan membentuk satuan tugas (force task) yang khusus untuk menghadapi pemasalahan diskriminasi produk kelapa sawit oleh Uni Eropa (UE). Tim ini akan terdiri dari kementerian/ lembaga, pelaku usaha, hingga firma hukum (law firm) asing.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan, pemebentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Brussels Belgia beberapa waktu lalu.

"Nanti kita akan ada tim ini karena birokrat-nya susah, jadi harus ada kepanitian khusus. Akan ada aturan Kemenko (Perekonomian) untuk menetapkan siapa-siapa, task force lah istilahnya," kata Oke di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

 Baca Juga: Lawan Diskriminasi Sawit Uni Eropa, Pemerintah Gandeng Firma Hukum Asing

Dia menyatakan, pihaknya telah melakukan konsultasi ke lima kuasa hukum dari berbagai negara yang akan bekerja sama dengan pemerintah. Nantinya akan diputuskan satu firma hukum yang akan membantu Indonesia saat melakukan gugatan melalui World Trade Organization (WTO).

Setelah itu, pemerintah akan mempelajari apa yang bisa digugat dari keputusan yang diambil oleh Uni Eropa. "Kita sedang konsultasi dengan beberapa calon firma hukum. nanti akan kita tetapkan siapa (yang dipilih)," katanya.

 Baca Juga: Kampanye Hitam, Ekspor Sawit RI ke Inggris dan Belanda Turun hingga 39%

Pemerintah Indonesia saat ini telah menyiapkan dokumen untuk melakukan gugatan ke WTO. Namun, hal itu akan dilakukan saat keputusan Delegated Act resmi diterbitkan.

"Kita masih tunggu Delegated Act dipublish secara resmi. Itu perkiraan 15 Mei 2019. Tapi kita udah lakukan persiapan-persiapan," katanya.

Untuk diketahui, Indonesia bersama dengan Malaysia sebagai anggota negara-negara penghasil minyak kelapa sawit (CPOPC) sudah menyampaikan keberatannya kepada Uni Eropa. Bahkan CPOPC mengajak Kolombia sebagai negara pengamat guna menghadapi Komisi, Parlemen, dan Dewan Uni Eropa.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini