nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menteri Jonan: Draf Perpres Mobil Listrik Sudah di Setneg

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Senin 29 April 2019 17:26 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 04 29 320 2049461 menteri-jonan-draf-perpres-mobil-listrik-sudah-di-setneg-tGWdjTSugf.jpg Foto: Menteri ESDM Ignasius Jonan (Okezone)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyatakan, draf Peraturan Presiden (Perpres) mobil listrik sudah diserahkan ke Sekretariat Negara (Setneg). Selanjutnya, beleid itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Soal kendaraan listrik, ini (draf) Perpresnya sudah di kirim ke Sekretariat Negara," katanya saat ditemui di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Sebelumnya pemerintah pernah menargetkan regulasi tersebut terbit pada akhir 2017 silam, tapi tak kunjung terbit. Pemerintah kemudian menjanjikan regulasi tersebut terbit pada Januari 2019, tapi juga tak terealisasi.

 Baca Juga: Menteri Jonan: Harga Mobil Listrik Rp1,5 Miliar, Siapa yang Mau Beli?

Jonan menilai, dengan terbitnya payung hukum untuk mobil listrik maka akan berdampak pada pengurangan polusi dan penggunaan bahan bakar dari fosil. Sebab, kendaraan listrik lebih ramah lingkungan karena emisi yang dihasilkan sangat rendah.

"Kendaraan listrik bahkan tak menciptakan asap," imbuhnya.

Jonan menyatakan, rata-rata konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mencapai 1,2-1,5 juta barel per hari. Maka jika mobil listrik tak dikembangkan akan membuat konsumsi BBM melonjak jadi 2 juta barel per hari di tahun 2030.

"Kalau ini terjadi, mungkin impor BBM akan naik, jadi kami coba kurangi impor BBM dengan listrik," kata dia.

 Baca Juga: Angkutan Umum Pakai Mobil Listrik Diberi Insentif

Meski demikian, Jonan menyadari kebutuhan listrik masih sebagian besar berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memang menghasilkan polusi karena pembakaran batu bara. Kata dia, hal ini diantisipasi dengan penempatan PLTU di lokasi tertentu dan ke depan tidak dilakukan lagi pembangunannya.

"Dengan lokasi yang tertentu itu maka lebih mudah dikendalikan dengan teknologi yang bisa kurangi emsisi," katanya.

(dni)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini