THR PNS Cair 24 Mei hingga Izin Perusahaan Tambang Dicabut Jika Tak Lakukan Reklamasi

Feby Novalius, Jurnalis · Senin 06 Mei 2019 09:08 WIB
https: img.okezone.com content 2019 05 05 320 2051727 thr-pns-cair-24-mei-hingga-izin-perusahaan-tambang-dicabut-jika-tak-lakukan-reklamasi-79UVvwr8c1.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin memastikan Tunjangan Hari Raya bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan diberikan pada Jumat, 24 Mei 2019.

Sementara itu, Ibu Kota Indonesia direncanakan pindah dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Hal ini dimaksudkan meringankan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.

Di sisi lain, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta perusahaan tambang untuk memenuhi kewajibannya melakukan reklamasi pasca-penambangan. Jika tidak, kegiatan tambang akan dihentikan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tak lagi diberikan.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya.

THR PNS Dipastikan Cair 24 Mei

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin memastikan Tunjangan Hari Raya bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan diberikan pada Jumat, 24 Mei 2019.

"Itu sudah diputuskan, tanggal 24 (Mei)," kata dia seperti dilansir Antaranews, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Ia mengatakan bahwa terkait dengan pemberian gaji ke-13 bagi PNS diserahkan kepada Kementerian Keuangan.

Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas persiapan Idul Fitri 2019 yang difokuskan kepada sejumlah aspek, yakni pengendalian harga bahan pokok, kesiapan transportasi dan infrastruktur penunjang, serta penjagaan keamanan.

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan itu juga mengarahkan PT Pertamina (Persero) untuk mempersiapkan persediaan di sepanjang jalur mudik.

Bakal Ada Ibu Kota Baru, Ini Kriteria Lokasi yang Tepat

Apalagi, kota Jakarta memiliki permasalahan mulai dari kemacetan, kepadatan penduduk, sanitasi, hingga banjir. Untuk itu, bila ibu kota dipindah, perlu pemilihan wilayah yang konsepnya tepat sehingga tidak mengalami permasalahan yang sama.

Lantas karakter kota seperti apa yang tepat untuk menjadi Ibu Kota Indonesia yang baru?

Menurut Pengamat transportasi dan perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna, kota tersebut harus bebas dari bencana, baik kebakaran, kekeringan, banjir, hingga gempa bumi.

"Kota itu juga harus punya sumber daya air yang cukup dan bebas dari pencemaran lingkungan," ujar dia kepada Okezone, Jakarta, Rabu (1/5/2019).

Selain itu, diperlukan kota yang memiliki areal tanah yang luas untuk membentuk ibu kota baru. "Kalau bisa tanah negara yang betul-betul bisa konversi dari hutan atau perkebunan untuk kurangi biaya investasi. Jadi cari kota yang tidak punya masalah tanah, itu maka akan lebih mudah," katanya.

Dia menilai kota tersebut harus strategis yakni berada di tengah-tengah Indonesia. Artinya berada di pulau yang memang tak terlalu timur Indonesia atau barat Indonesia. "Supaya betul-betul Indonesia sentris," imbuh dia.

Tak hanya itu, kota baru ini juga harus terintegrasi dengan kota eksisting di wilayah tersebut. Hal ini untuk mempercepat kemajuan Ibu Kota baru Indonesia.

Di sisi lain, juga dapat menekan biaya investasi pembangunan jika kota eksisting tersebut memiliki bandara, pelabuhan, maupun jalan yang memadai. "Sehingga membuat yang pindah kesana hidupnya tak hanya bekerja, tapi ada akses untuk bisa menikmati hiburan," kata dia

Hal penting lainnya yakni minimnya potensi konflik di wilayah tersebut, khususnya dari penduduk lokal. "Orang-orangnya (penduduk lokal) terbuka, budaya ramah dengan pendatang," ujarnya.

Tak Lakukan Reklamasi, Menteri Jonan Ancam Cabut Izin Perusahaan Tambang

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, kewajiban reklamasi pasca penambangan harus dilakukan sesuai dengan persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Oleh sebab itu, hal ini perlu dilakukan dengan konsolidasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Dia mengharapkan kerja sama dengan Kementerian LHK ini bisa menerapkan toleransi yang sangat minimal terhadap perusahaan tambang. Artinya, tidak ada keringanan bagi perusak lingkungan.

"Karena kritik masyarakat juga semakin tinggi kalau reklamasi pasca-penambangan tidak dilakukan dengan baik," ujarnya ditemui di Gedung Kementerian LHK, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jonan menyatakan, apabila ditemukan adanya perusahaan tambang yang tidak memenuhi aturan, yakni sesuai AMDAL, maka pihaknya akan memberi sanksi tegas. Di antaranya mulai dari mengurangi aktivitas pertambangan hingga tak memberikan izin tambang lagi.

"Kalau kewajiban untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup tidak dilakukan. Nanti pelayanannya kami kurangi, bahkan kami hentikan (kegiatan tambang)," kata Jonan.

Dia menyatakan, selain dengan Kementerian LHK, juga perlu kerjasama dengan Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten, juga Badan Penegak Hukum. Sehingga semakin menekan dampak dari kerusakan lingkungan hidup.

"Kami berkomitmen untuk itu. Tidak masalah. Sehingga, kami berharap kerja sama ini bisa memberi masukan yang sifatnya seamless," kata Jonan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini