PNS Bolos Berdampak pada Penilaian Kinerja Instansi

Koran SINDO, Jurnalis · Selasa 11 Juni 2019 11:13 WIB
https: img.okezone.com content 2019 06 11 320 2065212 pns-bolos-berdampak-pada-penilaian-kinerja-instansi-kDSJtczQ2G.jpg Foto: PNS (Antara)

Bagaimana tingkat ke hadiran PNS pascalibur Lebaran di lingkup daerah? Di Pemprov DKI Jakarta tercatat 185 dari 66.087 ASN tidak masuk pada hari pertama kembali bekerja kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memberikan sanksi kepada para PNS yang tidak tertib masuk sesuai jadwal.

Sanksi tersebut diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS. Di Kota Depok, 99% ASN masuk pada hari pertama kembali bekerja kemarin. Namun, di antaranya ada yang terlambat hadir sehingga tak bisa mengikuti upacara.

“Mereka yang membolos tentu ada sanksi,” kata Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad. Dari catatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, PNS yang tidak hadir kemarin 47 orang.

Sebanyak 23 orang sakit, 11 orang tanpa keterangan, dan sisanya izin. Hasil pendataan itu dilaporkan kepada Kemenpan-RB. Mereka yang membolos akan mendapat pemotongan tun jangan perbaikan penghasilan (TPP), sulit naik pangkat atau promosi jabatan, karena telah masuk buku catatan hitam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Depok.

Baca Juga: Besok PNS Masuk, BKN: Instansi Jangan Lupa Unggah Absen

Di Kota Bogor tingkat kehadiran ASN mencapai 99,03%. Kota Bogor memiliki lebih dari 7.000 ASN. Mereka yang tidak hadir bisa bebas dari sanksi apabila ternyata sedang sakit, orang tuanya sakit, atau menikahkah anak.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan, kemarin dua ASN sakit dan sembilan ASN izin. “Sekarang semua urusan kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat dari Pemprov Jabar sudah berjalan normal seperti biasa,” tuturnya.

Di Pemprov Jawa Timur, 718 ASN tidak masuk pada hari pertama kerja setelah Lebaran. Dari 718 ASN tersebut, 201 orang cuti dengan alasan penting serta ibadah, 395 ASN sedang dinas luar, dan 67 sedang tugas belajar.

Sementara itu, ratusan PNS Pemkot Makassar terancam sanksi setelah diketahui tidak hadir pada hari pertama kerja pascalibur Lebaran. Sanksi terberat adalah pemberhentian tidak hormat atau hormat, penurunan pangkat, dan penurunan jabatan. Untuk kategori sedang antara lain penundaan kenaikan pangkat selama setahun maupun penundaan kenaikan gaji berkala selama setahun.

(Dita Angga/ Neneng Zubaidah/Bima Setiyadi/R Ratna Purnama/ Syachrul Arsyad/ Haryudi/ Lukman Hakim/ Agung Bakti Sarasa)

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini