Kemenkeu Tunggu OJK Soal Sanksi Auditor Laporan Keuangan Garuda

Yohana Artha Uly, Jurnalis · Jum'at 14 Juni 2019 13:32 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 06 14 278 2066424 kemenkeu-tunggu-ojk-soal-sanksi-auditor-laporan-keuangan-garuda-1bjIsN1nuM.jpeg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi auditor pada laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Laporan keuangan Emiten berkode saham GIIA itu diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional).

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyatakan, koordinasi dengan OJK diperlukan mengingat Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka yakni tercatat di pasar modal Indonesia. Oleh sebab itu, perlu kesepakatan bersama OJK sebagai regulator di pasar modal.

Menurutnya, sebagai perusahaan publik maka ada berbagai risiko terkait penetapan sanksi yang bisa berpengaruh terhadap harga saham hingga kepercayaan investor kepada perusahaan tersebut. Selain itu, OJK juga perlu mengkaji level pelanggaran dari GIIA terkait transparansi dan keterbukaan informasi.

Baca Juga: OJK Kumpulkan Informasi soal Laporan Keuangan Garuda Indonesia

"Tidak bisa serta-merta kita putuskan sanksinya, kita terus berkoordinasi dengan OJK terkait emiten ini. Sehingga OJK punya assesment baik down side risk mengenai sanksi yang akan dikenakan, ataupun juga level pelanggaran bagi konteks transparansi dan keterbukaan informasi di perusahaan Tbk seperti apa," ujarnya ketika ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Dia menyatakan, komunikasi dengan pihak OJK terkait persoalan GIIA ini pun terus berjalan. Namun, untuk penetapan sanksinya masih menunggu kesiapan dari OJK.

"Kita masih tunggu koordinasi final dengan OJK. Sudah ada komunikasi di level teknis, tapi kan di OJK pengambilan keputusan itu ke Dewan Komisioner. Nah ini mungkin yang perlukan waktu," jelasnya.

Hadiyanto menambahkan, Kemenkeu sebagai Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memiliki wewenang terkait sanksi pada KAP, sedangkan OJK memiliki wewenang terkait sanksi pada GIIA. Keduanya pun terus berkoordinasi terkait pengenaan sanksi tersebut.

Baca Juga: Polemik Laporan Keuangan, Ikatan Akuntan "Sidang" Direksi Garuda Indonesia

"Jadi terkait akuntansi publiknya dari Kemenkeu, tapi kepatuhan dari perusahaan publik itu dari OJK," katanya.

Sekedar diketahui, persoalan laporan keuangan Garuda Indonesia berawal dari dua komisarisnya yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria yang menganggap laporan keuangan 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Maka keduanya menolak menandatangani laporan keuangan tersebut.

Menurut mereka, seharusnya Garuda Indonesia mencatatkan rugi senilai USD244,95 juta di tahun 2018. Namun dalam laporan keuangan malah tercatat sepanjang tahun 2018 perusahaan mencetak laba bersih USD809,84 ribu meningkat tajam dari tahun 2017 yang rugi USD216,58 juta.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini