nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penyaluran KUR Rp65,5 Triliun hingga Mei 2019

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 05 Juli 2019 13:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 05 320 2074883 penyaluran-kur-rp65-5-triliun-hingga-mei-2019-6tMBl0ge7U.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Terhitung sejak Januari hingga Mei 2019, pemerintah sudah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp65,5 triliun. Skema KUR mendominasi KUR dengan penyerapan 65,1% diikuti dengan KUR Kecil 34,58%, dan KUR TKI 0,35%.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, total realisasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Mei 2019 sebesar Rp398,9 triliun dengan outstanding Rp149,5 triliun, dan NPL 1,35%. Sedangkan penyaluran KUR tahun 2019, sampai dengan 31 Mei 2019 sudah mencapai Rp65,5 triliun (46.8% dari target tahun 2019 sebesar Rp140 triliun).

“Sementara itu penyaluran KUR berdasarkan provinsi, Pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi penyaluran sebesar 55,5%, diikuti dengan Sumatera dan Sulawesi masing – masing sebesar 20.2% dan 9.9%,” kata Iskandar seperti dikutip laman setkab, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

 Baca Juga: Pemerintah Salurkan KUR Rp84 Triliun untuk Sektor Produktif

Menko Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM memimpin evaluasi penyaluran KUR Semester I Tahun 2019. Ia menilai, penyaluran KUR sejauh ini telah menunjukkan keberpihakan pemerintah.

“Sebagaimana data penyaluran telah menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha kecil,” kata Darmin.

 

Anggaran Subsidi Bunga

Dalam rakor tersebut pun diusulkan anggaran subsidi bunga KUR dalam APBN sebesar Rp13.77 Triliun dengan asumsi perhitungan plafon KUR tahun 2020 sebesar Rp150 triliun atau disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

 Baca Juga: Penyaluran KUR Baru Rp23 Triliun hingga Februari 2019

Selain itu, pemerintah juga memperluas pembiayaan KUR syariah yang bisa disalurkan dengan akad syariah tidak hanya murabahah tetapi juga musyarakah, ijarah, dan mudharabah.

“Saat ini, KUR syariah bisa disalurkan dengan akad syariah lainnya sepanjang tidak merubah proses bisnis KUR,” jelas Menko Darmin.

Hadir dalam rakor kali ini antara lain: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini