Pengembangan Mobil Listrik Terganjal Aturan
JAKARTA - Industri automotif Indonesia bersiap mengembangkan electric vehicle atau kendaraan listrik. Namun, aturan mobil listrik hingga kini belum juga jelas.
Pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio, yang juga salah satu tim penyusun di awal aturan mobil listrik, menyebutkan, tinggal dua kementerian yang belum menandatangani, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Keuangan, yang biasanya terakhir untuk menyetujui.
Menurut Agus, kendala utama yang dihadapi perihal aturan ini ialah masing-masing sektor memiliki kepentingan untuk dicocokkan dengan kementerian lain.
“Menterinya pasti memanggil eselon satu dan dua, kemudian membahas secara internal. Seperti dari Kementerian ESDM masih ada catatan mengenai PKBM 2030,” ujarnya.
Baca Juga: Demam Mobil Listrik Buatan Indonesia, tapi PLN Belum Diajak Ngobrol soal SPLU
Agus tidak bisa mengatakan insentif mana yang disetujui dari banyak insentif yang ditawarkan. Alasannya, setiap kebijakan memang tidak bisa diprediksi. Selain itu, tidak bisa juga ditentukan kapan kebijakan ini harus dikeluarkan.
“Saya hanya mendorong untuk mereka (kementerian) bekerja lebih cepat, tetapi sambil juga diberi masukan,” sebutnya.
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, industri masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah. “Kami (Gaikindo) ibaratnya sebagai anak, orang tua kami Kementerian Perindustrian.
Kami diskusikan selalu tantangan yang kami hadapi di lapangan terkait industri automotif ke depan. Kami mengerti sekali kesulitan pemerintah karena mereka butuh koor dinasi antardepartemen, antar kementerian. Itu tidak mudah,” ucapnya.
